Dalam rangka mewujudkan masyarakat  yang sehat, peduli, dan tanggap serta mampu menyelesaikan masalah kesehatan secara mandiri  terhadap permasalahan kesehatan di wilayahnya, perlu diterbitkan peraturan sebagai acuan penyelenggaraan kegiatan yang tertuang dalam wadah Kalurahan Sehat.  Dalam Kalurahan Sehat mewadahi berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat antara lain penyelenggaraan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM), Penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), surveilans berbasis masyarakat serta kemudahan akses pelayanan kesehatan.

Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul melalui Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan kegiatan Workshop dalam rangka perumusan peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Kalurahan Sehat di Hotel Cyka Raya Seneng, Siraman, Wonosari.

Perumusan Peraturan Bupati ini merupakan kebijakan lokal Kabupaten Gunungkidul,  yang mencabut Peraturan Bupati nomor 56 tahun 2011 tentang Pengembangan Desa Siaga yang dalam penanganan permasalahan kesehatan saat ini kurang sesuai sehingga perlu dirumuskan peraturan yang lebih memadahi.

Workshop permbahasan Peraturan Bupati tentang Kalurahan Sehat dihadiri oleh Perangkat Daerah dan Organisasi Kemasyarakatan  yaitu Bappeda, Bagian Hukum Setda Kabupaten Gunungkidul, Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Gunungkidul, Dinas P3AKBPM dan Desa, Kapanewon, Puskesmas, Kalurahan, Pembina wilayah Kalurahan, Rifka Anisa, Yakkum, PKBI, Victory, SurveyMETER dan Pusat Pemberdayaan Disabilitas Mitra Sejahtera (PPDMS).

Sekertaris dinas kesehatan menyampaikan, Setelah Peraturan Bupati tentang Kalurahan Sehat ini disahkan oleh Bupati, harapan kedepanya akan meningkatkan komitmen dan kerjasama bagi pemangku kepentingan, meningkatkan dan mendekatkan akses layanan kesehatan terutama pada kelompok rawan antara lain pelayanan kesehatan ibu, bayi,balita, anak, remaja, usia produktif, lanjut usia,  disabilitas dan ODGJ,  mendayagunakan  data dan informasi kesehatan  untuk mengadvokasi kebijakan pembangunan Kalurahan di bidang kesehatan melalui surveilans berbasis masyarakat, mengembangkan UKBM dalam rangka pendekatan pelayanan kesehatan dasar, meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesehatan dengan menerapkan  PHBS pada seluruh  tatanan dan meningkatkan kesehatan lingkungan melalui optimalisasi  STBM.

Kebijakan Penyelenggaraan Kalurahan Sehat merupakan program guna mendukung pencapaian Kabupaten Sehat, Kapanewon Sehat, Kalurahan Sehat dan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Penyelenggaraan Kalurahan Sehat tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Masyarakat dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan mendapat data dan informasi tentang penyelenggaraan Kalurahan sehat. Masyarakat berkewajiban berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan Kalurahan sehat. Partisipasi aktif dilaksanakan melalui  Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) di tingkat padukuhan dan kalurahan. Peran serta masyarakat dari organisasi masyarakat, swasta, pendidikan, dikoordinasikan oleh Tim Pelaksana Kalurahan sehat.

Pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Kalurahan Sehat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Pelaksanaan pemantauan Kalurahan Sehat dilaksanakan oleh pembina wilayah secara berjenjang minimal 3 (tiga) bulan sekali. Pelaksanaan evaluasi Kalurahan Sehat dilakukan oleh Tim Pembina Kalurahan Sehat tingkat Kabupaten dan Tim Pembina Kalurahan Sehat tingkat Kapanewon minimal 1 (satu) tahun sekali sesuai dengan kriteria evaluasi penyelenggaraan Kalurahan Sehat.

Kalurahan yang telah dilakukan evaluasi dan memenuhi kriteria tersebut dinyatakan sebagai Kalurahan Sehat Aktif.

2 thoughts on “REGULASI PENYELENGGARAAN KALURAHAN SEHAT KABUPATEN GUNUNGKIDUL”

Comments are closed.