KEMENTERIAN KEUANGAN MELIRIK AYUNDA SIMENIK

Human Capital Index (HCI) adalah suatu indikator yang baru dikeluarkan Bank Dunia untuk mengukur derajat modal sumber daya manusia yang terdiri atas pengetahuan, keterampilan dan kesehatan. HCI didisain untuk menjelaskan keterkaitan antara perkembangan kondisi kesehatan dan pendidikan guna mendukung tingkat produktivitas generasi mendatang. HCI mengkombinasikan beberapa komponen  seperti probabilitas hidup sampai usia 5 tahun, kualitas dan kuantitas pendidikan dan kualitas kesehatan termasuk isu stunting.

Siang hari tadi (12 September 2019) Tim Peneliti dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia berkunjung ke Pemerintah Kabupaten Gunungkidul. Tim dipimpin oleh Arif Budi Rahman serta peneliti utama Enriko David Tarigan. Tujuan utama kunjungan Tim adalah untuk melakukan identifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi Human Capital Index (HCI) dan pemetaan program-program yang relevan dengan itu di Kabupaten Gunungkidul. Tim diterima oleh Staf Ahli Bupati Bidang Sosial Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia, Siti Isnaini Dekoningrum didampingi Kepala Dinas Kesehatan dr. Dewi Irawaty, M.Kes, Kepala Bagian Organisasi Setda, Arif Aldian, Kepala Puskesmas Gedangsari II serta beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

Arif Budi Rahman menyampaikan bahwa HCI Indonesia tahun 2018 berada di peringkat ke 87 dari 157 negara. Meskipun sudah terbilang cukup baik namun di antara anggota ASEAN masih dibawah Vietnam (48), Malaysia (57), Thailand (68) dan Filipina (82). Tim tertarik dengan program penanganan stunting yang mendapat penghargaan TOP 45 Sinovik Kementerian Penertiban Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang diberi nama AYUNDA SIMENIK MAKAN SEGO CETING (Ayo tunda usia menikah melalui gerakan semangat gotong royong cegah stunting). Tim cukup banyak mengeksplorasi masalah penanganan stunting baik oleh Dinas Kesehatan maupun dalam skala yang lebih kecil yaitu Puskesmas Gedangsari II.

Dalam diskusi Staf Ahli Bupati menyampaikan dukungan yang telah diberikan Pemda untuk program ini baik anggaran maupun regulasi. Selaras dengan itu Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan pada tahun ini cukup banyak penganggaran yang mendukung pencegahan dan penanggulangan stunting baik dari Dana Alokasi Umum (DAU), Pajak rokok, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik, Jampersal dan BOK. Sasaran program dimulai sejak remaja, ibu hamil melahirkan dan nifas, bayi dan balita yang fokusnya pada 1000 hari pertama kehidupan (HPK). Sekitar 70 % penanganan stunting dilaksanakan oleh sektor non kesehatan. Oleh karena itu penanganan harus komprehensif dan kolaboratif. Di akhir diskusi Dewi menyampaikan 5 sasaran program prioritas dari pusat sampai ke daerah yang harus berjalan bersama dan didukung pendanaan yang cukup adalah penurunan angka kematian ibu (AKI), penanganan stunting, Pengelolaan penyakit tidak menular (PTM), Pengendalian penyakit menular (PM) khususnya TBC dan peningkatan kualitas imunisasi.

470total visits,1visits today