JAMINAN KESEHATAN BAGI PEKERJA


Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima gaji, upah, atau imbalan dalam bentuk lain. Ini berarti tidak ada perbedaan antara pekerja harian maupun pekerja yang mendapatkan upah bulanan. Berdasarkan UU SJSN, kecelakaan kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya, dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
Bagaimana dengan petani, buruh bangunan, nelayan lepas, buruh pasar, dan sejenisnya bila mengalami kecelakaan kerja?
Pada dasarnya semua pekerja perlu untuk ikut memanfaatkan perlindungan dari BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan, baik untuk program jaminan sosial ketenagakerjaan berupa Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) maupun dan Program Jaminan Kematian (JKm).

Beberapa waktu yang lalu Deputi Direktur Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Jateng–DIY, Moch Triyono, di Semarang, menyatakan para petani yang pergi ke sawah pun ada risiko yang dihadapi, sehingga perlu perlindungan. “Petani pergi ke sawah kerja dan ada risiko yang dihadapi seperti bisa terkena pacul, digigit ular, dan lainnya. Tidak hanya tanamannya yang dijamin, tetapi manusianya juga harus mendapatkan perlindungan,”

Menurut beliau, jaminan untuk petani adalah cara mencegah lahirnya warga miskin baru karena pencari kerja/nafkah meninggal dunia dan tidak memiliki jaminan sosial. Petani, kata dia, bisa mendaftarkan diri secara perseorangan dan bisa secara kelompok atau paguyuban dengan iuran Rp 16.800, tetapi benefit yang didapat luar biasa. Jika terjadi sesuatu ada yang bisa diberikan kepada ahli waris.

Benefit yang diberikan para peserta asuransi, tutur Triyono, adalah santunan Rp 48 juta untuk peserta yang meninggal karena kecelakaan kerja, Rp 24 juta untuk peserta yang meninggal bukan karena kecelakaan kerja, Rp 2 juta untuk biaya pemakaman, dan perawatan di rumah sakit tanpa ada batas maksimal jika mengalami kecelakaan kerja.

pada kesempatan memimpin Apel Pagi di Dinas kesehatan, dr. Sumitro, M.Kes Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas kesehatan taggal 14 Maret 2019 memberikan amanat ” bahwa pekerja lepas yang diberi pekerjaan oleh seseorang atau instansi yang pada pokoknya adalah pemberi kerja, sementara pekerja tersebut belum memiliki BPJS Ketenagakerjaan, atau BPJS Kesehatan, maka apabila ada kecelakaan kerja. biaya pelayanan kesehatan ditangung oleh pemberi kerja”

Bagi pekerja yang sudah ikut BPJS Ketenagakerjaan, maka berlaku
Pada dasarnya kompensasi (manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja) bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja akan dibayar oleh BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi, untuk biaya pengangkutan termasuk biaya pertolongan pertama pada kecelakaan dan santunan sementara tidak mampu bekerja/upah selama pekerja tidak mampu bekerja dibayarkan terlebih dahulu oleh pengusaha (pemberi kerja), yang kemudian dimintakan penggantiannya kepada BPJS Ketenagakerjaan. selanjutnya mengenai asas no work no pay, sebenarnya tidak ada ketentuan yang secara tegas mengatakan bahwa kecelakaan kerja dapat digolongkan sebagai sakit. Akan tetapi bila merujuk ketentuan bahwa keadaan sakit harus dibuktikan dengan surat keterangan dokter, kita juga dapat merujuk ketentuan Pasal 45 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang menyebutkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan surat keterangan dokter menghitung besarnya manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini menunjukkan bahwa kecelakaan kerja juga dapat dikatakan sebagai sakit yang membutuhkan surat keterangan dokter untuk membuktikan hal tersebut.

oleh hadiyasa
artikel kesehatan

439total visits,1visits today