Uraian Tugas

PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL
NOMOR 52 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI GUNUNGKIDUL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Gunungkidul, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,
Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang
Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun
1950 Nomor: 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah
Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun
2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 15);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul (Lembaran
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul
Nomor 16);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS
KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Gunungkidul.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Gunungkidul.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gunungkidul.
5. Dinas Kesehatan yang selanjutnya dapat disebut Dinas adalah Dinas
Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur
pelaksana tugas teknis pada Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul.8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah yang terdiri, dari Sekretariat Daerah,
Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah, dan
Kecamatan.
9. Tugas pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada
Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Daerah Pemerintah Provinsi
kepada Daerah untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang
digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik
promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
11. Sarana prasarana kesehatan adalah sesuatu alat atau bahan yang
digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif,
kuratif maupun rehabilitative yang dikelola Dinas.
12. Sarana prasarana perkantoran adalah sesuatu alat atau bahan yang
digunakan secara langsung maupun tidak langsung untuk
menyelenggarakan pelayanan perkantoran pada Kantor Dinas.
13. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam
bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan
melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu
memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
14. Kesehatan matra adalah upaya kesehatan yang diselenggarakan untuk
mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dalam lingkungan
matra yang serba berubah yang meliputi kesehatan lapangan, kesehatan
kelautan dan bawah air, serta kesehatan kedirgantaraan.
15. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung
jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu
organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.

bu-dewi-i

 

dr.Dewi Irawaty, M.Kes

Kepala Dinas Kesehatan

 

 

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2
(1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Daerah di
bidang kesehatan.
(2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.(3) Kedudukan Dinas dalam Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 3
Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas
pembantuan di bidang kesehatan.
Pasal 4
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas
mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan umum di bidang kesehatan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesehatan:
d. pelaksanaan analisis dan penyajian data bidang kesehatan
e. pengelolaan sistem informasi kesehatan;
f. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
g. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan
zoonosis;
h. pelaksanaan survailans, dan imunisasi;
i. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional;
j. pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan dan khusus;
k. pelaksanaan peningkatan mutu pelayananan kesehatan;
l. pelaksanaan promosi kesehatan;
m. pelaksanaan pemberdayaan kesehatan masyarakat;
n. pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja dan usia lanjut;
o. pelaksanaan upaya perbaikan gizi masyarakat;
p. pelaksanaan penyehatan lingkungan;
q. pelaksanaan pembinaan kefarmasiaan, makanan, dan minuman;
r. pelaksanaan pembinaan sumberdaya manusia kesehatan;
s. pelaksanaan pengelolaan sarana dan prasarana kesehatan;
t. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesehatan:
u. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kesehatan:
v. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan bidang
kesehatan; dan
w. pengelolaan UPT.
Pasal 5
(1) Dinas terdiri dari:
a. Unsur Pimpinan : Kepala Dinas;
b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat yang terdiri dari
Subbagian-subbagian;
c. Unsur Pelaksana : 1. Bidang-Bidang yang terdiri dari
Seksi-seksi;
2. UPT; dan
d. Kelompok Jabatan Fungsional.(2) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat terdiri dari:
1. Subbagian Perencanaan;
2. Subbagian Keuangan;
3. Subbagian Umum;
c. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular
dan Zoonosis;
3. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
d. Bidang Pelayanan Kesehatan terdiri dari:
1. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional;
2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus;
3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan;
e. Bidang Kesehatan Masyarakat terdiri dari:
1. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
2. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat;
3. Seksi Kesehatan Lingkungan;
f. Bidang Sumber Daya Kesehatan terdiri dari:
1. Seksi Kefarmasian;
2. Seksi Bina Tenaga dan Fasilitas Kesehatan;
3. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
g. UPT; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional.
(3) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.
Pasal 6
Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, tugas-tugasnya dilaksanakan oleh
pejabat yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
BAB III
TATA KERJA
Pasal 7
(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang,
Kepala Subbagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi
baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas
pokok masing-masing.
(2) Setiap atasan bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan serta
memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas
bawahannya masing-masing.(3) Setiap atasan wajib mengikuti, mematuhi petunjuk-petunjuk,
menyampaikan laporan, dan bertanggung jawab kepada atasan masingmasing.
Pasal 8
(1) Setiap bawahan wajib mematuhi petunjuk, perintah, dan bertanggung
jawab kepada atasan serta wajib melaksanakan tugas yang diberikan oleh
atasan.
(2) Setiap bawahan dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan tugas
wajib memberikan saran dan pertimbangan kepada atasannya.
BAB IV
KEPEGAWAIAN
Pasal 9
Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan, dan jabatan serta pengangkatan
pejabat di lingkungan Dinas akan dilaksanakan kemudian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Priyanta Nadya Satmaka, SKM, M.Kes

Sekretaris Dinkes

 

 

 

BAB V
URAIAN TUGAS
Bagian Kesatu
Sekretariat
Pasal 10
(1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana
kegiatan, perencanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan, pengelolaan
keuangan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, perpustakaan,
administrasi umum, dan hubungan masyarakat serta memberikan
pelayanan administratif dan fungsional.
(2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.
Pasal 11
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10,
Sekretaris mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
b. pengoordinasian perumusan kebijakan umum dan kebijakan teknis di
bidang kesehatan;
c. pengoordinasian penyusunan rencana umum, rencana strategis, rencana
kerja, rencana kinerja, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
d. pengoordinasian pelaksanaan tugas unit-unit organisasi di lingkungan
dinas;
e. penyusunan rencana kerja sama;

f. penyusunan perjanjian kinerja dinas;
g. penyusunan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan;
h. pelaksanaan analisis dan penyajian data di bidang kesehatan;
i. penerapan dan pengembangan sistem informasi di bidang kesehatan;
j. pemantauan, pengendalian, dan evaluasi kinerja serta dampak
pelaksanaan program dan kegiatan;
k. penyusunan laporan kinerja dinas;
l. pengoordinasian pelaksanaan pengendalian intern dinas;
m. penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan dinas;
n. penyusunan laporan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan dinas;
o. penyiapan bahan dan penatausahaan bidang kesehatan;
p. pengelolaan keuangan, kepegawaian, surat-menyurat, kearsipan,
administrasi umum, perpustakaan, kerumahtanggaan, sarana dan
prasarana serta hubungan masyarakat;
q. pelayanan administratif dan fungsional;
r. penyelenggaraan sistem pengendalian intern Sekretariat;
s. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kesekretariatan; dan
t. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sekretariat.
Pasal 12
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri dari:
a. Subbagian Perencanaan;
b. Subbagian Keuangan; dan
c. Subbagian Umum.
(2) Subbagian-subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris.

Suratmiari, SS., M.Ec.Dev.

Ka Subbag Perencanaan Dinkes

Pasal 13
(1) Subbagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Perencanaan;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Perencanaan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja bidang
perencanaan;
d. menyusun rancangan kebijakan umum dinas;
e. melaksanakan analisis dan penyajian data;
f. mengelola sistem informasi, pelayanan data, dan informasi
pembangunan di bidang kesehatan;
g. menyusun rencana umum, rencana strategis, rencana kerja dan
kinerja tahunan, rencana kegiatan, dan anggaran dinas;
h. menyusun petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan dinas;i. melaksanakan pemantauan dan evaluasi dampak pelaksanaan
program dan kegiatan dinas;
j. menyiapkan bahan pengendalian kegiatan dinas;
k. menyusun laporan kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan
dinas;
l. menyusun laporan kinerja dinas;
m. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian
Perencanaan;
n. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang perencanaan; dan
o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Perencanaan.

mariana

 

MARIANA ANIHASTUTI, SH

Ka Subbag Keuangan Dinkes

 

 

(2) Subbagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1)
huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Keuangan;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Keuangan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian
Keuangan;
d. mengelola administrasi keuangan, verifikasi, dan perbendaharaan
dinas;
e. menyusun laporan keuangan;
f. mengelola administrasi pendapatan;
g. menyiapkan bahan perhitungan anggaran dinas;
h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Keuangan;
i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang administrasi keuangan; dan
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Keuangan.

 

 

Heri Namiyarso, S.Sos

Ka.Subbag Umum Dinkes

 

 

(3) Subbagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum;
b. merumuskan kebijakan teknis Subbagian Umum;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Subbagian Umum;
d. melaksanakan koordinasi dan pengelolaan peraturan perundangundangan;
e. mengelola surat-menyurat dan kearsipan;
f. mengoordinasikan pelaksanaan pengendalian intern dinas;
g. menyusun rincian tugas dinas;
h. mengelola urusan rumah tangga;
i. mengelola barang milik daerah;
j. mengelola perpustakaan dinas;
k. melaksanakan hubungan masyarakat;
l. menyusun rencana kerja sama;
m. melaksanakan koordinasi, monitoring, dan evaluasi pelayanan publik
dinas.n. melaksanakan urusan ketatalaksanaan;
o. mengelola perjalanan dinas;
p. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi
pegawai;
q. memberikan pelayanan administrasi kepegawaian;
r. melaksanakan pengembangan pegawai;
s. menyelenggarakan analisis jabatan;
t. mengelola tata usaha kepegawaian;
u. menganalisis beban kerja;
v. menyiapkan bahan pembinaan dan kesejahteraan pegawai;
w. melaksanakan pengkajian kompetensi dan kualifikasi jabatan;
x. menyiapkan bahan evaluasi kinerja pegawai;
y. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Subbagian Umum;
z. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang administrasi umum; dan
aa. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan
Subbagian Umum.

drg-dewi-a

 

drg. Rr. Dewi Anggraeni

Kepala Bidang P2P Dinkes

 

 

 

Bagian Kedua
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
Pasal 14
(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas
melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak
menular dan survailans.
(2) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 15
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan pengendalian
penyakit;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pencegahan
dan pengendalian penyakit;
d. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular, tidak
menular dan survailans;
e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit;
f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.Pasal 16
(1) Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 14 terdiri dari:
1. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular;
2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan
Zoonosis; dan
3. Seksi Survailans dan Imunisasi;
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit.

SUKARI, S.KM

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 17
(1) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Menular;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit menular;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Menular;
d. melaksanakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
e. melaksanakan pengendalian vektor penyakit;
f. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Menular;
g. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit
menular; dan
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular.

yudo hendratmo

 

YUDO HENDRATMO, S.KM

Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

 

(2) Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b mempunyai
tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pencegahan dan Pengendalian
Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan
pengendalian penyakit tidak menular dan zoonosis;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pencegahan
dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis;
d. melaksanakan program pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan zoonosis;
e. melaksanakan program kegiatan pos pembinaan pelayanan terpadu;
f. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pencegahan dan
Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis;g. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak
menular dan zoonosis; dan
h. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Zoonosis.

drg-niken

 

drg. FRANSISCA NIKEN WIDYAWATI

Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
(3) Seksi Survailans dan Imunisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16
ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Survailans dan Imunisasi;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang survailans dan imunisasi;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Survailans
dan Imunisasi;
d. melaksanakan penyelidikan epidemiologi penyakit;
e. melaksanakan pengelolaan imunisasi;
f. melaksanakan survailans penyakit;
g. melaksanakan pengelolaan kesehatan haji;
h. melaksanaan program kesehatan matra;
i. melaksanakan pengelolaan kejadian luar biasa;
j. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Survailans dan
Imunisasi;
k. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang survailans dan imunisasi; dan
l. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Survailans dan Imunisasi.

dr-mitro

 

dr. SUMITRO

Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan

 

 

 

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Kesehatan
Pasal 18
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
kesehatan dasar, rujukan, tradisional, khusus, dan mutu pelayanan
kesehatan.
(2) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 19
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang
Pelayanan Kesehatan mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Pelayanan Kesehatan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang pelayanan
kesehatan;
d. pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar, rujukan, tradisional, khusus dan
peningkatan mutu pelayanan kesehatan;e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang pelayanan
kesehatan;
f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pelayanan kesehatan; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Pelayanan Kesehatan.
Pasal 20
(1) Bidang Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
terdiri dari:
a. Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional;
b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus; dan
c. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan;
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pelayanan Kesehatan.

endang ertin

 

drg. ENDANG ERTIN SUPRIHATIN

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional Bidang Pelayanan Kesehatan

 

Pasal 21
(1) Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Dasar dan
Tradisional;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan dasar
dan tradisional;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Dasar dan Tradisional;
d. melaksanakan pelayanan kesehatan dasar dan tradisional;
e. melaksanakan program jaminan kesehatan;
f. melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan penyakit di
pelayanan dasar;
g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan
Kesehatan Dasar dan Tradisional;
h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pelayanan kesehatan dasar dan tradisional; dan
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pelayanan Kesehatan Dasar dan Tradisional.

NIla Batika R, SSiT

Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus

(2) Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan
Khusus;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan
rujukan dan khusus;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Khusus;
b. melaksanakan pelayanan kesehatan rujukan;c. melaksanakan pelayanan kesehatan indera, gigi dan mulut, difabel,
kesehatan kerja, kedaruratan dan perawatan kesehatan masyarakat;
d. melaksanakan sistem pencatatan dan pelaporan penyakit di
pelayanan rujukan;
e. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Pelayanan
Kesehatan Rujukan dan Khusus;
f. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang pelayanan kesehatan rujukan dan khusus; dan
g. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Khusus.

dr-martha

 

dr. MARTHA HANDOKO, M.Kes

Kepala Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan

 

 

(3) Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20
ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang mutu pelayanan kesehatan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Mutu
Pelayanan Kesehatan;
d. melaksanakan peningkatan mutu pelayanan;
e. melaksanakan pendampingan akreditasi pelayanan kesehatan;
f. melaksanakan pembinaan Badan Layanan Umum Daerah;
g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Mutu Pelayanan
Kesehatan;
h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang mutu pelayanan kesehatan; dan
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Mutu Pelayanan Kesehatan.

kartini

 

Kartini, SKM, MM

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat

 

 

Bagian Keempat

Bidang Kesehatan Masyarakat
Pasal 22
(1) Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan promosi
kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kesehatan keluarga,
pembinaan gizi masyarakat, dan penyehatan lingkungan.
(2) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 23
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang
Kesehatan Masyarakat mempunyai fungsi:
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Kesehatan Masyarakat;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang kesehatan masyarakat;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang kesehatan
masyarakat;d. pelaksanaan promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan
kesehatan keluarga, pembinaan gizi masyarakat, dan penyehatan
lingkungan;
e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang kesehatan
masyarakat;
f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kesehatan masyarakat; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang
Kesehatan Masyarakat.
Pasal 24
(1) Bidang Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
terdiri dari:
a. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat;
b. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat; dan
c. Seksi Kesehatan Lingkungan.
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Kesehatan Masyarakat.

 

 

Suharyanta, SKM

Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

 

 

Pasal 25
(1) Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Promosi Kesehatan dan
Pemberdayaan Masyarakat;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang promosi kesehatan dan
pemberdayaan masyarakat;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
d. melaksanakan promosi kesehatan;
e. melaksanakan pemberdayaan masyarakat;
f. melaksanakan pembinaan perilaku hidup bersih dan sehat;
g. melaksanakan pembinaan kesehatan olah raga;
h. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan bersumber daya
masyarakat;
i. melaksanakan pembinaan upaya kesehatan sekolah;
j. melaksanaan pembinaan klinik sehat;
k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Promosi
Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
l. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang promosi kesehatan dan pemberdayaan
masyarakat; dan
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.

dr-triana

 

dr. TRIANAWATI, M.P.H.

Kepala Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat

 

 

(2) Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi
Masyarakat;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan keluarga dan gizi
masyarakat;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi Masyarakat;
d. melaksanakan upaya kesehatan neonatal, bayi, balita, anak, remaja,
ibu, dan lanjut usia;
e. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan reproduksi;
f. melaksanakan upaya perbaikan gizi masyarakat;
g. melaksanakan pemantauan dan penanggulangan kerawanan dan
masalah gizi masyarakat;
h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kesehatan
Keluarga dan Gizi Masyarakat;
i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat; dan
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat.

indyah-s

 

INDYAH SARWININGSIH, S.KM

Kepala Seksi Kesehatan Lingkungan
(3) Seksi Kesehatan Lingkungan sebagaimana dimaksud dalam 24 ayat (1)
huruf c mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kesehatan lingkungan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kesehatan
Lingkungan;
d. melaksanakan pembinaan penyehatan rumah dan pengendalian
kualitas lingkungan;
e. melaksanakan pembinaan sanitasi tempat-tempat umum;
f. melaksanakan pembinaan sanitasi tempat-tempat pengolahan
makanan dan minuman;
g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan kualitas air;
h. melaksanakan penyehatan kawasan dan sanitasi darurat;
i. melaksanakan pengelolaan limbah berbahaya;
j. melaksanakan pembinaan dan pengawasan penggunaan pestisida;
k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kesehatan
Lingkungan;
l. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kesehatan lingkungan; dan
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Kesehatan Lingkungan.Bagian Kelima

 

mas-aziz

Abdul Aziz < SKM, MPH

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan

 

 

Bidang Sumber Daya Kesehatan
Pasal 26
(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan sumber daya kesehatan, pengelolaan farmasi dan perbekalan
kesehatan, pembinaan pengelolaan makanan dan minuman dan
pengelolaan sarana prasarana kesehatan.
(2) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
Pasal 27
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang
Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
a. penyusunan rencana kegiatan Bidang Sumber Daya Kesehatan;
b. perumusan kebijakan teknis di bidang sumber daya kesehatan;
c. penyusunan rencana kinerja dan perjanjian kinerja di bidang sumber daya
kesehatan;
d. pelaksanaan pembinaan sumber daya kesehatan, pengelolaan farmasi dan
perbekalan kesehatan, pembinaan pengelolaan makanan dan minuman
dan pengelolaan sarana prasarana kesehatan;
e. penyelenggaraan sistem pengendalian intern di bidang sumber daya
kesehatan;
f. penyusunan dan penerapan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang sumber daya kesehatan; dan
g. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Bidang Sumber
Daya Kesehatan.
Pasal 28
(1) Bidang Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
terdiri dari:
a. Seksi Kefarmasian;
b. Seksi Bina Tenaga dan Fasilitas Kesehatan; dan
c. Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
(2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Sumber Daya Kesehatan.

dono-p

 

DONO PANGGARJITO, S.Farm. APT

Kepala Seksi Kefarmasian

Pasal 29
(1) Seksi Kefarmasian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b
mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Kefarmasian;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang kefarmasian;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Kefarmasian;

d. melaksanakan pengelolaan sediaan farmasi dan perbekalan
kesehatan;
e. melaksanakan pembinaan pengelolaan makanan dan minuman;
f. melaksanakan sertifikasi produksi pangan industri rumah tangga;
g. melaksanakan pembinaan dan pengawasan keamanan pangan, obat,
obat tradisional, kosmetika, dan bahan berbahaya;
h. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Kefarmasian;
i. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang kefarmasian; dan
j. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Kefarmasian.

kosong

 

MUGIYANTO, SIP, MM

Kepala Seksi Bina Tenaga dan Fasilitas Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan

 

(2) Seksi Bina Tenaga dan Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Bina Tenaga dan Fasilitas
Kesehatan;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang bina tenaga dan fasilitas
kesehatan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Bina Tenaga
dan Fasilitas Kesehatan;
d. menganalisis rencana kebutuhan, kualifikasi, dan kompetensi
sumber daya manusia kesehatan;
e. menganalisis rencana kebutuhan sarana pelayanan kesehatan;
f. menyiapkan bahan rekomendasi pemindahan tenaga kesehatan;
g. melaksanakan analisis tugas belajar dan izin belajar tenaga
kesehatan;
h. melaksanakan pengelolaan pendidikan dan pelatihan sumber daya
manusia kesehatan;
i. melaksanakan pelayanan bimbingan praktek kerja lapangan,
penelitian dan pengembangan bidang kesehatan;
j. melaksanakan pembinaan profesi tenaga kesehatan;
k. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Bina Tenaga dan
Fasilitas Kesehatan;
l. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang bina tenaga dan fasilitas kesehatan; dan
m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Bina Tenaga dan Fasilitas Kesehatan.

 

 

Sdiq Heri Sukoco, MPH

Kepala Seksi Sa rana dan Prasarana Kesehatan Bidang Sumber Daya Kesehatan

 

(3) Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
a. menyusun rencana kegiatan Seksi Sarana dan Prasarana Kesehatan;
b. merumuskan kebijakan teknis di bidang sarana dan prasarana
kesehatan;
c. menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja Seksi Sarana dan
Prasarana Kesehatan;d. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana kesehatan;
e. melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan;
f. melaksanakan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan;
g. menyelenggarakan sistem pengendalian intern Seksi Sarana dan
Prasarana Kesehatan;
h. menyusun dan menerapkan norma, standar, pedoman, dan petunjuk
operasional di bidang sarana dan prasarana kesehatan; dan
i. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Seksi
Sarana dan Prasarana Kesehatan.

Kelompok Jabatan Fungsional Dinkes
Administrator
Kesehatan
Nutrisionis Penyuluh
Kesehatan
Masyarakat
Epidemiolog
Kesehatan
Sanitarian Entomolog
Kesehatan
Pembimbing
Kesehatan
Kerja

Bagian Keenam
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 30
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas
dan fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan/atau keterampilan tertentu.
Pasal 31
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagimana dimaksud dalam Pasal 30
terdiri, dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi
dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
(2) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga
fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggung jawab langsung kepada
Kepala Dinas.
(3) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan
beban kerja.
(4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Dinas Kesehatan
(Berita Derah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2011 Nomor 7 Seri D) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 33
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Gunungkidul.
Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016
BUPATI GUNUNGKIDUL,
ttd
BADINGAH
Diundangkan di Wonosari
pada tanggal 29 November 2016
Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL,
ttd
SUPARTONO
BERITA DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2016 NOMOR 52
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
KEPALA BAGIAN HUKUM,
HERY SUKASWADI, SH. MH.
NIP. 19650312 198903 1 009

 

Catatan: Untuk SOTK Dinkes (berbagai Tipe) telah ada ketentuan dari Kementerian Kesehatan sebagai kementerian teknis yang membidangi kesehatan yaitu:

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor  49 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengorganisasian Dinas Kesehatan Provindi dan Kabupaten/Kota yang ditetapkan tanggal 28 September 2016 dan diundangkan 10 Oktober 2016.