PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TENAGA GIZI (PERMENKES No.26 Tahun 2013)

dapat diunduh disini

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK TENAGA GIZI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa tenaga gizi sebagai salah satu dari jenis tenaga
kesehatan, berwenang untuk menyelenggarakan
pekerjaan dan praktik pelayanan gizi sesuai dengan
bidang keahlian yang dimiliki;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 23 ayat (5) Undang-Undang Nomor
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang
Penyelenggaraan Pekerjaan Dan Praktik Tenaga Gizi;
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Peraturan Pemerintah…
– 2 –
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang
Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1796/Menkes/Per/VIII/2011 tentang Registrasi
Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 603);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN PRAKTIK
TENAGA GIZI.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di
bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
2. Pelayanan Gizi adalah suatu upaya memperbaiki atau meningkatkan,
makanan, dietetik masyarakat, kelompok, individu atau klien yang
merupakan suatu rangkaian kegiatan yang meliputi pengumpulan,
pengolahan, analisis, simpulan, anjuran, implementasi dan evaluasi
gizi, makanan dan dietetik dalam rangka mencapai status kesehatan
optimal dalam kondisi sehat atau sakit.
3. Fasilitas…
– 3 –
3. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk
menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif,
preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh
Pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
4. Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut STRTGz
adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah kepada Tenaga
Gizi yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
5. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi yang selanjutnya disingkat SIPTGz
adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan
praktik pelayanan gizi secara mandiri.
6. Surat Izin Kerja Tenaga Gizi yang selanjutnya disebut SIKTGz adalah
bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan
pelayanan gizi di fasilitas pelayanan kesehatan.
7. Standar Profesi Tenaga Gizi adalah batasan kemampuan minimal
yang harus dimiliki/dikuasai oleh tenaga gizi untuk dapat
melaksanakan pekerjaan dan praktik pelayanan gizi secara
profesional yang diatur oleh organisasi profesi.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang kesehatan.
9. Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia yang selanjutnya disingkat MTKI
adalah lembaga yang berfungsi untuk menjamin mutu tenaga
kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan.
10. Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi yang selanjutnya disingkat MTKP
adalah lembaga yang membantu pelaksanaan tugas MTKI.
11. Organisasi Profesi adalah Persatuan Ahli Gizi Indonesia.
Pasal 2
Dalam Peraturan Menteri ini diatur segala sesuatu yang berkaitan dengan
penyelenggaraan Pelayanan Gizi yang harus dilaksanakan oleh Tenaga
Gizi dalam melaksanakan pekerjaan dan praktik Pelayanan Gizi.
BAB II…
– 4 –
BAB II
PERIZINAN
Bagian Kesatu
Kualifikasi Tenaga Gizi
Pasal 3
Berdasarkan pendidikannya, Tenaga Gizi dikualifikasikan sebagai
berikut:
a. Tenaga Gizi lulusan Diploma Tiga Gizi sebagai Ahli Madya Gizi;
b. Tenaga Gizi lulusan Diploma Empat Gizi sebagai Sarjana Terapan
Gizi;
c. Tenaga Gizi lulusan Sarjana sebagai Sarjana Gizi; dan
d. Tenaga Gizi lulusan pendidikan profesi sebagai Registered Dietisien.
Pasal 4
(1) Tenaga Gizi Ahli Madya Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
huruf a yang telah lulus uji kompetensi dan teregistrasi sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan Tenaga Gizi
Technical Registered Dietisien.
(2) Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi, dan Sarjana Gizi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah lulus uji
kompetensi dan teregistrasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan
merupakan Tenaga Gizi Nutrisionis Registered.
(3) Tenaga Gizi Sarjana Terapan Gizi atau Sarjana Gizi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c yang telah mengikuti
pendidikan profesi dan telah lulus uji kompetensi serta teregistrasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan
Tenaga Gizi Registered Dietisien.
Bagian Kedua
Sertifikat Kompetensi dan STRTGz
Pasal 5
(1) Tenaga Gizi untuk dapat melakukan pekerjaan dan praktiknya harus
memiliki STRTGz.
(2) Untuk dapat memperoleh STRTGz sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Tenaga Gizi harus memiliki sertifikat kompetensi sesuai
peraturan perundang-undangan.
(3) STRTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh MTKI
dengan masa berlaku selama 5 (lima) tahun.
(4) STRTGz…
– 5 –
(4) STRTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Contoh STRTGz sebagaimana tercantum dalam Formulir I terlampir
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 6
STRTGz yang telah habis masa berlakunya dapat diperpanjang selama
memenuhi persyaratan.
Bagian Ketiga
SIPTGz dan SIKTGz
Pasal 7
(1) Tenaga Gizi dapat menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara
mandiri atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(2) Tenaga Gizi yang menjalankan praktik Pelayanan Gizi secara
mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan
Tenaga Gizi Registered Dietisien.
(3) Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Nutrisionis Registered
hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
(4) Dalam hal tidak terdapat Tenaga Gizi Registered Dietisien, maka
Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Nutrisionis Registered
dapat melakukan Pelayanan Gizi secara mandiri atau berkoordinasi
dengan tenaga kesehatan lain yang ada di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan tempat Tenaga Gizi yang bersangkutan bekerja.
Pasal 8
(1) Setiap Tenaga Gizi Registered Dietisien yang melakukan praktik
Pelayanan Gizi secara mandiri dan bekerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan wajib memiliki SIPTGz.
(2) Setiap Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dan Nutrisionis
Registered yang melakukan pekerjaan Pelayanan Gizi di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan wajib memiliki SIKTGz.
Pasal 9
(1) SIPTGz atau SIKTGz diberikan kepada Tenaga Gizi yang telah
memiliki STRTGz.
(2) SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota.
(3) SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku
untuk 1 (satu) tempat.
Pasal 10…
– 6 –
Pasal 10
(1) Untuk memperoleh SIPTGz atau SIKTGz, Tenaga Gizi harus
mengajukan permohonan kepada pemerintah daerah
kabupaten/kota dengan melampirkan:
a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
b. fotokopi STRTGz;
c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin
Praktik;
d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau tempat praktik Pelayanan Gizi secara mandiri;
e. pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar
belakang merah;
f. rekomendasi dari kepala dinas kesehatan kabupaten/kota atau
pejabat yang ditunjuk; dan
g. rekomendasi dari Organisasi Profesi.
(2) Apabila SIPTGz atau SIKTGz dikeluarkan oleh dinas kesehatan
kabupaten/kota, persyaratan rekomendasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f tidak diperlukan.
(3) Contoh surat permohonan memperoleh SIPTGz atau SIKTGz
sebagaimana tercantum dalam Formulir II terlampir yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
(4) Contoh SIPTGz atau SIKTGz sebagaimana tercantum dalam Formulir
III dan Formulir IV terlampir yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 11
(1) Tenaga Gizi warga negara asing dapat mengajukan permohonan
memperoleh SIKTGz setelah:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1);
b. melakukan evaluasi dan memiliki surat izin kerja dan izin tinggal
serta persyaratan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan;
dan
c. memiliki kemampuan berbahasa Indonesia.
(2) Tenaga Gizi warga negara Indonesia lulusan luar negeri dapat
mengajukan permohonan memperoleh SIPTGz atau SIKTGz setelah:
a. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1); dan
b. melakukan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 12…
– 7 –
Pasal 12
(1) SIPTGz dan SIKTGz berlaku sepanjang STRTGz masih berlaku dan
dapat diperpanjang kembali selama memenuhi persyaratan.
(2) Tenaga Gizi yang akan memperbaharui SIPTGz atau SIKTGz harus
mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
dan ayat (2).
Pasal 13
(1) Tenaga Gizi hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik
paling banyak di 2 (dua) tempat kerja/praktik.
(2) Permohonan SIPTGz atau SIKTGz kedua dapat dilakukan dengan
menunjukkan bahwa yang bersangkutan telah memiliki SIPTGz atau
SIKTGz pertama.
BAB III
PELAKSANAAN PELAYANAN TENAGA GIZI
Pasal 14
(1) Tenaga Gizi yang memiliki SIKTGz dapat melakukan Pelayanan Gizi
di Fasilitas Pelayanan Kesehatan berupa:
a. puskesmas;
b. klinik;
c. rumah sakit; dan
d. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya.
(2) Tenaga Gizi yang memiliki SIPTGz dapat melakukan praktik
Pelayanan Gizi secara mandiri.
Pasal 15
(1) Tenaga Gizi yang akan memberikan Pelayanan Gizi secara mandiri
harus memiliki peralatan sesuai dengan kebutuhan pelayanan
konseling gizi dan Pelayanan Gizi di berbagai fasilitas.
(2) Peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Daftar Peralatan terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menteri ini.
Pasal 16…
– 8 –
Pasal 16
Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilarang mengijinkan Tenaga
Gizi yang tidak memiliki SIPTGz atau SIKTGz untuk melakukan
Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tersebut.
Pasal 17
Tenaga Gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan, mempunyai kewenangan sebagai berikut:
a. memberikan pelayanan konseling, edukasi gizi, dan dietetik;
b. pengkajian gizi, diagnosis gizi, dan intervensi gizi meliputi
perencanaan, preskripsi diet, implementasi, konseling dan edukasi
serta fortifikasi dan suplementasi zat gizi mikro dan makro,
pemantauan dan evaluasi gizi, merujuk kasus gizi, dan dokumentasi
pelayanan gizi;
c. pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan gizi;
dan
d. melaksanakan penyelenggaraan makanan untuk orang banyak atau
kelompok orang dalam jumlah besar.
Pasal 18
(1) Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien dalam melaksanakan
kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, hanya
terbatas pada:
a. pemberian Pelayanan Gizi untuk orang sehat dan dalam kondisi
tertentu yaitu ibu hamil, ibu menyusui, bayi, anak, dewasa, dan
lanjut usia; dan
b. pemberian Pelayanan Gizi untuk orang sakit tanpa komplikasi.
(2) Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Tenaga Gizi Technical Registered Dietisien berada dalam
bimbingan Tenaga Gizi Registered Dietisien.
(3) Tenaga Gizi Nutrisionis Registered dalam melaksanakan kewenangan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sesuai dengan standar
profesi.
(4) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Tenaga
Gizi Registered Dietisien dalam melaksanakan Pelayanan Gizi juga
memiliki kewenangan yang meliputi:
a. menerima klien/pasien secara langsung atau menerima preskripsi
diet dari dokter;
b. menangani kasus komplikasi dan non komplikasi;
c. memberi…
– 9 –
c. memberi masukan kepada dokter yang merujuk bila preskripsi
diet tidak sesuai dengan kondisi klien/pasien; dan/atau
d. merujuk pasien dengan kasus sulit/critical ill dalam hal preskripsi
diet ke dokter spesialis yang berkompeten.
Pasal 19
(1) Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi, Tenaga Gizi wajib melakukan
pencatatatan.
(2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan
selama 5 (lima) tahun.
Pasal 20
Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi, Tenaga Gizi mempunyai hak:
a. memperoleh perlindungan hukum selama menjalankan pekerjaannya
sesuai standar profesi Tenaga Gizi;
b. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari pasien/klien atau
keluarganya;
c. melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kompetensi;
d. menerima imbalan jasa profesi; dan
e. memperoleh jaminan perlindungan terhadap risiko kerja yang
berkaitan dengan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 21
(1) Dalam melaksanakan Pelayanan Gizi, Tenaga Gizi mempunyai
kewajiban:
a. menghormati hak pasien/klien;
b. memberikan informasi tentang masalah gizi pasien/klien dan
pelayanan yang dibutuhkan dalam lingkup tindakan Pelayanan
Gizi;
c. merujuk kasus yang bukan kewenangannya atau tidak dapat
ditangani;
d. menyimpan rahasia pasien/klien sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan; dan
e. mematuhi standar profesi, standar pelayanan, dan standar
operasional prosedur.
(2) Tenaga Gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi senantiasa
meningkatkan mutu pelayanan profesinya, dengan mengikuti
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan
dan pelatihan sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Tenaga…
– 10 –
(3) Tenaga Gizi dalam melaksanakan Pelayanan Gizi harus membantu
program pemerintah dalam meningkatkan derajat kesehatan
masyarakat.
BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 22
(1) Menteri, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah
kabupaten/kota, MTKI, dan MTKP melakukan pembinaan dan
pengawasan terhadap pekerjaan dan praktik Tenaga Gizi dengan
mengikutsertakan Organisasi Profesi.
(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan yang diberikan oleh
Tenaga Gizi.
Pasal 23
(1) Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melaporkan Tenaga
Gizi yang bekerja dan berhenti bekerja di fasilitas pelayanan
kesehatannya pada tiap triwulan kepada kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota dengan tembusan kepada Organisasi Profesi.
(2) Kepala dinas kesehatan kabupaten/kota wajib melaporkan Tenaga
Gizi yang bekerja di daerahnya setiap 1 (satu) tahun kepada kepala
dinas kesehatan provinsi.
Pasal 24
(1) Dalam rangka pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (1) Menteri, pemerintah daerah provinsi atau
kepala dinas kesehatan provinsi, dan pemerintah daerah
kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan kabupaten/kota dapat
memberikan tindakan administratif kepada Tenaga Gizi yang
melakukan pelanggaran pekerjaan dan praktik Pelayanan Gizi dalam
Peraturan Menteri ini.
(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berupa:
a. teguran lisan;
b. teguran tertulis; dan/atau
c. pencabutan SIPTGz dan/atau SIKTGz.
Pasal 25…
– 11 –
Pasal 25
(1) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota dapat merekomendasikan pencabutan STRTGz
kepada MTKI terhadap Tenaga Gizi yang melakukan pekerjaan dan
praktik pelayanan gizi tanpa memiliki SIPTGz atau SIKTGz.
(2) Pemerintah daerah kabupaten/kota atau kepala dinas kesehatan
kabupaten/kota dapat mengenakan sanksi teguran lisan, teguran
tertulis sampai dengan pencabutan izin Fasilitas Pelayanan
Kesehatan kepada pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang
mempekerjakan Tenaga Gizi yang tidak memiliki SIPTGz atau
SIKTGz.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 26
(1) Tenaga Gizi lulusan Diploma Tiga, Diploma Empat, Sarjana Gizi yang
telah menjalankan pekerjaan Pelayanan Gizi baik pekerjaan
Pelayanan Gizi secara mandiri ataupun bekerja di Fasilitas Pelayanan
Kesehatan atau fasilitas Pelayanan Gizi lain paling singkat selama 5
(lima) tahun sebelum Peraturan Menteri ini dikeluarkan diberikan
sertifikat Registered Dietisien.
(2) Sertifikat Registered Dietisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dikeluarkan oleh Organisasi Profesi.
(3) Tenaga Gizi yang telah menjalankan pekerjaan Pelayanan Gizi baik
pekerjaan Pelayanan Gizi secara mandiri ataupun bekerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan atau fasilitas Pelayanan Gizi lain sebelum
ditetapkan peraturan ini, harus memiliki STRTGz sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(4) Tenaga Gizi yang telah menjalankan pekerjaan Pelayanan Gizi baik
pekerjaan Pelayanan Gizi secara mandiri ataupun bekerja di Fasilitas
Pelayanan Kesehatan sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini,
dinyatakan telah memiliki SIPTGz atau SIKTGz berdasarkan
Peraturan Menteri ini.
(5) Tenaga Gizi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus telah
memiliki SIPTGz atau SIKTGz berdasarkan Peraturan Menteri ini
paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Menteri ini
diundangkan.
Pasal 27…
– 12 –
Pasal 27
Standar Profesi Gizi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi masih tetap
berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini dan
belum ditetapkan yang baru oleh Organisasi Profesi.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 28
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri
Kesehatan Nomor 374/Menkes/SK/III/2007 tentang Standar Profesi Gizi,
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 29
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mematuhinya, memerintahkan pengundangan
peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita negara Republik
Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Maret 2013
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NAFSIAH MBOI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 477
– 13 –
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
NOMOR 26 TAHUN 2013
TENTANG
PENYELENGGARAAN PEKERJAAN DAN
PRAKTIK TENAGA GIZI
DAFTAR PERALATAN PRAKTIK TENAGA GIZI
1. Food model;
2. Tempat mencuci tangan;
3. Timbangan berat badan;
4. Pengukur tinggi badan (microtoise);
5. Skinfold calipper;
6. Poster Gizi seimbang;
7. Buku Penuntun/Pedoman Konseling Gizi;
8. Leaflet Gizi (Diet untuk semua kasus sesuai Penuntun Diet);
9. Leaflet bahan makanan penukar;
10. Lembar Diagnosa Gizi & riwayat Makanan Klien;
11. Poster ASI dan MP ASI; dan
12. Lembar Balik Penyuluhan Gizi.
MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
NAFSIAH MBOI
Formulir I
Contoh Surat Tanda Registrasi Tenaga Gizi
MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA
(THE INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD)
SURAT TANDA REGISTRASI TENAGA GIZI
REGISTRATION CERTIFICATE OF NUTRITIONIST AND DIETISIEN
NOMOR REGISTRASI :
REGISTRATION NUMBER
NAMA :
NAME
TEMPAT/TANGGAL LAHIR :
PLACE/DATE OF BIRTH
JENIS KELAMIN :
SEX
NOMOR IJAZAH :
CERTIFICATE NUMBER
TANGGAL LULUS :
DATE OF GRADUATION
PERGURUAN TINGGI :
UNIVERSITY
KOMPETENSI :
COMPETENCE
NOMOR SERTIFIKAT KOMPETENSI:
COMPETENCE CERTIFICATION NUMBER
STR BERLAKU SAMPAI : (sesuai pemberlakuan sertifikat kompetensi)
VALID UNTIL
……………………201….
a.n.Menteri Kesehatan
KETUA MAJELIS TENAGA KESEHATAN INDONESIA CHAIRMAN OF INDONESIAN HEALTH PROFESSION BOARD
(…………………………………………….)
PAS FOTO
CAP/ STAMP MTKI
Formulir II
Perihal : Permohonan Surat Praktik Kerja
Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja
Tenaga Gizi (SIKTGz)
Kepada Yth,
Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota ………………………
Di
………………………………………..…..
Dengan hormat,
Yang bertanda tangan di bawah ini,
Nama Lengkap : ……………………………………………………………………….
Alamat : ……………………………………………………………………….
Tempat/Tanggal Lahir : ……………………………………………………………………….
Jenis Kelamin : ……………………………………………………………………….
Tahun Lulusan : ……………………………………………………………………….
Nomor STRGz : ……………………………………………………………………….
Dengan ini mengajukan permohonan untuk mendapatkan Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz)/Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) pada ……….. (sebut nama fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik, dan alamat).
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini dilampirkan:
a. fotokopi ijazah yang dilegalisir;
b. fotokopi STRTGz;
c. surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
d. surat pernyataan memiliki tempat kerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau tempat praktik pelayanan gizi secara mandiri;
e. pas foto terbaru ukuran 4X6 cm sebanyak 3 (tiga) lembar berlatar belakang merah;
f. rekomendasi dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota atau pejabat yang ditunjuk;
g. rekomendasi dari PERSAGI; dan
h. SIPTGz atau SIKTGz pertama/kedua (untuk permohonan SIPTGz atau SIKTGz yang kedua/ketiga)
Demikian atas perhatian Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
………………………201…
Yang memohon,
(……………………………)
Formulir III
KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA … *
SURAT IZIN PRAKTIK TENAGA GIZI (SIPTGz))
Nomor ………
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor … tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota … memberikan izin praktik kepada:
(Nama Lengkap)
Tempat/tanggal lahir : ………………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………………
Nomor STRTGz : ……………………………………………………………………….
Untuk menjalankan praktik sebagai Tenaga Gizi di … (tempat dan alamat lengkap tempat praktik).
Surat Izin Praktik Tenaga Gizi (SIPTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal … (sesuai pemberlakuan STRTGz).
Dikeluarkan di ………………………………………….
Pada tanggal …………………………………………….
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ……………
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ……..
(………………………..)
Keterangan : *) Jika izin diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota
Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi…;
2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Daerah…;
3. Pertinggal
Pas Foto
4X6
Formulir IV
KOP DINAS KESEHATAN KABUPATEN/KOTA … *
SURAT IZIN KERJA TENAGA GIZI (SIKTGz)
Nomor ……………
Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor … tentang Penyelenggaraan Pekerjaan dan Praktik Tenaga Gizi, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota … memberikan izin kerja kepada:
(Nama Lengkap)
Tempat/tanggal lahir : ………………………………………………………………………
Alamat : ………………………………………………………………………
Nomor STRTGz : ……………………………………………………………………….
Untuk menjalankan pekerjaan sebagai Tenaga Gizi di … (tempat dan alamat lengkap Fasilitas Pelayanan Kesehatan).
Surat Izin Kerja Tenaga Gizi (SIKTGz) ini berlaku sampai dengan tanggal …
(sesuai pemberlakuan STRTGz).
Dikeluarkan di ………………………………………….
Pada tanggal …………………………………………….
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota ……………
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ……..
(………………………..)
Keterangan : *) Jika izin diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.
Tembusan :
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi…;
2. Ketua Persatuan Ahli Gizi Indonesia Daerah…; dan
3. Pertinggal.
Pas Foto
4X6

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.