INFO BOK Gunungkidul 2013

Realisasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Kabupaten Gunungkidul Tahun 2013

LAPORAN REALISASI KEUANGAN TP BOK KABUPATEN GUNUNGKIDUL
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER TAHUN 2013
                 
No Puskesmas Alokasi Realisasi (Rp) Sisa (Rp) % Sisa
Bulan Lalu Bulan ini Jumlah s/d bulan ini %
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Nglipar I 66,400,000 66,400,000 66,400,000 100.00
2 Nglipar II 65,230,000 65,230,000 65,230,000 100.00
3 Gedangsari I 67,670,000 67,670,000 67,670,000 100.00
4 Gedangsari II 63,820,000 63,820,000 63,820,000 100.00
5 Patuk I 72,520,000 72,520,000 72,520,000 100.00
6 Patuk II 71,000,000 71,000,000 71,000,000 100.00
7 Rongkop 92,760,000 92,760,000 92,760,000 100.00
8 Girisubo 87,770,000 87,770,000 87,770,000 100.00
9 Ponjong I 88,110,000 88,110,000 88,110,000 100.00
10 Ponjong II 75,870,000 75,870,000 75,870,000 100.00
11 Karangmojo I 75,880,000 75,880,000 75,880,000 100.00
12 Karangmojo II 72,940,000 72,940,000 72,940,000 100.00
13 Wonosari I 75,770,000 75,770,000 75,770,000 100.00
14 Wonosari II 90,000,000 90,000,000 90,000,000 100.00
15 Panggang I 62,750,000 62,750,000 62,750,000 100.00
16 Panggang II 70,120,000 70,120,000 70,120,000 100.00
17 Purwosari 74,430,000 74,430,000 74,430,000 100.00
18 Tepus I 63,150,000 63,150,000 63,150,000 100.00
19 Tepus II 75,230,000 75,230,000 74,780,000 99.40 450,000 0.60
20 Tanjungsari 81,440,000 81,440,000 81,440,000 100.00
21 Paliyan 83,980,000 83,980,000 83,980,000 100.00
22 Saptosari 80,000,000 80,000,000 80,000,000 100.00
23 Ngawen I 71,850,000 71,850,000 71,850,000 100.00
24 Ngawen II 66,140,000 66,140,000 65,855,000 99.57 285,000 0.43
25 Semanu I 82,610,000 82,610,000 82,610,000 100.00
26 Semanu II 73,760,000 73,760,000 73,760,000 100.00
27 Semin I 77,440,000 77,440,000 77,440,000 100.00
28 Semin II 68,690,000 68,690,000 68,690,000 100.00
29 Palyen I 76,800,000 76,800,000 76,800,000 100.00
30 Palyen II 75,870,000 75,870,000 75,870,000 100.00
31 Dinkes 378,870,000 291,616,520 79,984,790 371,601,310 98.08 7,268,690 1.92
  JUMLAH 2,628,870,000 2,541,616,520 79,984,790 2,620,866,310 99.70 8,003,690 0.30
                 

sukari

LAPORAN TAHUNAN PROGRAM TUGAS PEMBANTUAN

BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN (BOK) KABUPATEN GUNUNGKIDUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN 2013

 

  1. PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang

 

Dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, Kementerian Kesehatan terus berupaya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Namun disadari bahwa pembangunan kesehatan masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain masih terjadinya kesenjangan status kesehatan masyarakat antar wilayah, antar status sosial dan ekonomi, munculnya berbagai masalah kesehatan/penyakit baru (new emerging deseases) atau penyakit lama yang muncul kembali (re emerging deseases).

 

Indonesia sebagai salah satu Negara anggota Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dengan beberapa negara di dunia telah berkomitmen untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs)/Tujuan Pembangunan Millennium pada tahun 2015 untuk mewujudkan kesejahteraan penduduk. Tujuan bersama dalam MDGs tersebut terdiri dari 8 tujuan yang meliputi 1) Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan; 2) Mencapai pendidikan dasar untuk semua; 3) Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan; 4) Menurunkan angka kematian anak; 5) Meningkatkan kesehatan ibu; 6) Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya; 7) Kelestarian lingkungan hidup; dan 8) Membangun kemitraan global dalam pembangunan. Dari 8 tujuan MDGs tersebut, 5 di antaranya adalah MDGs yang terkait langsung dengan bidang kesehatan yaitu MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.

 

Berdasarkan Laporan Pencapaian Tujuan Pembangunan Millennium (MDGs) di Indonesia Tahun 2011, meskipun sebagian besar target MDGs diperkirakan akan tercapai (on track) pada tahun 2015, namun masih terdapat beberapa target yang memerlukan upaya lebih keras untuk mencapainya (off track), yaitu penurunan angka kematian ibu, penurunan angka sebaran HIV/AIDS, dan akses air bersih yang terjangkau bagi masyarakat. Hasil yang telah dicapai sampai dengan evaluasi tersebut harus dipertahankan dan/atau ditingkatkan semaksimalnya agar pada tahun 2015 dapat tercapai dengan kontribusi dari semua komponen bangsa baik di tingkat pusat maupun daerah termasuk masyarakat.

 

Sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan, maka upaya pencapaian target MDGs harus menjadi prioritas pembangunan, termasuk MDGs bidang kesehatan di tingkat pusat maupun daerah. Salah satu langkah untuk mempercepat pencapaian MDGs bidang kesehatan adalah alokasi sumber daya termasuk anggaran kesehatan harus memadai dari sisi jumlah dan pemerataan untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Sampai dengan saat ini, salah satu permasalahan dalam penyediaan sumber daya khususnya anggaran untuk penyelenggaraan operasional Puskesmas dan jaringannya termasuk UKBM, yang disediakan oleh daerah masih dirasakan kurang disebagian besar daerah.Untuk menjaga kesinambungan dukungan Pemerintah (c.q Kementerian Kesehatan) dalam mendukung biaya operasional Puskesmas pada tahun 2013, masih melanjutkan program BOK yang sudah berjalan selama 3 tahun.

 

Pada tahun 2013 ini program BOK sebagai kelanjutan tahun-tahun sebelumnya tidak banyak mengalami perubahan tetapi lebih pada penyempurnaan dari sisi pemanfaatan dan pertanggungjawabannya sehingga hasilnya akan lebih terfokus, maksimal dalam pencapaian pembangunan kesehatan.

 

 

    1. Dasar Hukum

 

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, vii Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

  7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik viii Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

  10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

  11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 2014;

  12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;

  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

  14. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : HK.02.03/BI.3/66/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan.

  15. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.

 

 

    1. Tujuan Penulisan Laporan

 

Sebagai bahan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di kabupaten dan Puskesmas serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan BOK selama semester I tahun 2013, dan sebagai bahan perbaikan kegiatan BOK semester II tahun 2013.

 

 

  1. HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)

 

 

    1. Umum

 

Secara umum kegiatan BOK di kabupaten Gunungkidul selama tahun 2013 sesuai dengan Juknis yang ada dipergunakan untuk kegiatan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas, pelaporan dan pencatatan, perencanaan BOK, monitoring dan evaluasi, kegiatan sosialisasi/pembinaan, dan pembinaan teknis medis Puskesmas PONED.

 

 

 

 

B. Per Bidang/Kegiatan

 

Ruang lingkup kegiatan di Puskesmas terdiri dari Upaya Kesehatan dan Manajemen Puskesmas. Pada tahun 2013, pemanfaatan dana BOK diprioritaskan pada kegiatan yang berdaya ungkit tinggi untuk pencapaian indikator MDGs bidang kesehatan. Proporsi pemanfaatan dana BOK di Puskesmas diatur sebagai berikut :

 

1. Minimal 60% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan Prioritas;

 

2. Maksimal 40% dari total alokasi dana BOK Puskesmas digunakan untuk Upaya Kesehatan lainnya dan Manajemen Puskesmas.

 

Rincian ruang lingkup kegiatan BOK tahun 2013 meliputi :

 

 

    1. Upaya Kesehatan

 

a. Upaya Kesehatan Prioritas

 

Upaya kesehatan yang diselenggarakan melalui dana BOK adalah kegiatan-kegiatan yang mempunyai daya ungkit tinggi dan merupakan upaya pelayanan kesehatan promotif dan preventif yang dilakukan dalam rangka pencapaian target MDGs 1, 4, 5, 6 dan 7.

 

Upaya kesehatan prioritas meliputi :

 

MDG 1 : Upaya menurunkan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk

 

MDG 4 : Upaya menurunkan angka kematian balita

 

MDG 5 : Upaya menurunkan angka kematian ibu dan mewujudkan akses kesehatan reproduksi bagi semua

 

MDG 6 : a. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan umlah kasus baru HIV/AIDS

 

b. Upaya mewujudkan akses terhadap pengobatan HIV dan AIDS bagi semua yang membutuhkan

 

c. Upaya mengendalikan penyebaran dan menurunkan jumlah kasus baru Malaria dan TB

 

MDG 7 : Upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber air minum dan sanitasi dasar yang layak

 

 

b. Upaya Kesehatan Lainnya

 

Di samping kegiatan upaya kesehatan di Puskesmas yang telah ditetapkan sebagai prioritas di atas, Puskesmas dapat melakukan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif lainnya, mengacu pada upaya kesehatan wajib dan upaya kesehatan pengembangan sesuai Kebijakan Dasar Puskesmas Nomor 128/MENKES/SK/II/2004. Perencanaan kegiatan harus melalui mekanisme lokakarya mini, memperhatikan kearifan lokal serta searah dengan kebijakan pembangunan kesehatan nasional, provinsi dan kabupaten/kota.Upaya kesehatan lainnya meliputi :

 

1) Imunisasi;

 

2) Pengendalian Penyakit Menular;

 

3) Promosi Kesehatan;

 

4) Penyehatan Lingkungan;

 

5) Kesehatan Ibu Dan Anak Serta KB;

 

6) Perbaikan Gizi Masyarakat;

 

7) Pengendalian Penyakit Tidak Menular;

 

8) Kesehatan Kerja;

 

9) Kesehatan Olahraga;

 

10) Kesehatan Tradisonal;

 

11) Kesehatan Sekolah;

 

12) Kesehatan Gigi Dan Mulut;

 

13) Kesehatan Haji;

 

14) Kesehatan Indera;

 

15) Kesehatan Jiwa;

 

16) Kesehatan Lanjut Usia;

 

17) Perawatan Kesehatan Masyarakat;

 

18) Kesehatan Matra;

 

19) Upaya kesehatan lainnya bersifat lokal spesifik.

 

 

2. Manajemen Puskesmas

 

Untuk dapat terselenggaranya upaya kesehatan di Puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemen Puskesmas yang meliputi :

 

a. Perencanaan Tingkat Puskesmas (P1)

 

1) Kegiatan perencanaan tingkat Puskesmas meliputi penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK), Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) atau Plan of Action (POA) Tahunan, dan POA Bulanan. Perencanaan dilakukan secara menyeluruh dengan memanfaatkan seluruh sumber anggaran, baik dari APBD, BOK maupun sumber anggaran lainnya.

 

2) Setelah RUK disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Puskesmas menyusun RPK/POA Tahunan pada awal tahun berjalan. RPK/POA Tahunan merupakan dokumen perencanaan Puskesmas yang berisi rencana kegiatan untuk mencapai target yang akan dicapai selama satu tahun di wilayah kerjanya.

 

3) RPK/POA Tahunan dibahas pada forum Lokakarya Mini Puskesmas yang dilaksanakan secara berkala untuk menghasilkan POA Bulanan. Rencana kegiatan pada POA Bulanan dapat berbeda dengan rencana kegiatan pada RPK/POA Tahunan, karena disesuaikan dengan kebijakan dan atau kondisi/permasalahan terkini yang terpantau melalui PWS (Pemantauan Wilayah Setempat).

 

b. Penggerakan Pelaksanaan (P2) melalui Lokakarya Mini Puskesmas

 

1) Kegiatan Penggerakan Pelaksanaan (P2) dilakukan secara berkala melalui Lokakarya Mini. Lokmin Puskesmas terdiri dari Lokmin Bulanan (lintas program internal Puskesmas) dan Lokmin Tribulanan (lintas sektor). Puskesmas dapat melakukan perubahan POA tahunan melalui kesepakatan lokakarya mini.

 

2) Pada forum Lokmin Bulanan dilakukan pembahasan mengenai kebijakan terkini dan hasil analisis PWS yang dilakukan lintas program. Hasil Lokmin digunakan sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan bulan berikutnya, yang dituangkan dalam POA Bulanan.

 

3) Pelaksanaan Lokmin Bulanan idealnya diselenggarakan setiap bulan.Pada daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan Lokmin disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas, minimal 4 kali dalam setahun. Lokmin Bulanan melibatkan seluruh jajaran Puskesmas dan jaringannya serta Bidan Di Desa dan PLKB.

 

4) Pelaksanaan Lokmin Tribulanan idealnya diselenggarakan setiap 3 bulan. Pada daerah dengan kondisi geografis sulit, dimungkinkan waktu pelaksanaan Lokmin Tribulanan disesuaikan dengan kemampuan Puskesmas. Lokmin Tribulanan melibatkan lintas sektor di wilayah kerja Puskesmas, seperti kepala desa/lurah, camat, TP PKK, kader kesehatan, tokoh masyarakat/agama, sektor pendidikan, sector pertanian, dll.

 

c. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)

 

1) Kepala Puskesmas atau petugas yang ditunjuk dapat melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan atau administrasi pengelolaan keuangan di lapangan agar berjalan sesuai dengan yang direncanakan, tertib administrasi termasuk untuk mengatasi hambatan yang ditemui.

 

2) Pengawasan dan pengendalian dapat dilakukan melalui kegiatan supervisi/bimbingan teknis/pembinaan ke lapangan (Pustu, Poskesdes, Polindes, UKBM dan tempat lain) pada saat kegiatan maupun di luar kegiatan yang dilakukan di masyarakat.

 

3) Kegiatan dapat dilakukan secara rutin harian/bulanan/tribulanan/semesteran sesuai dengan kebutuhan program.

 

4) Untuk melakukan penilaian keberhasilan pencapaian program dan laporan keuangan maka Puskesmas dapat melakukan penilaian secara periodik yang dapat terintegrasi dengan rapat Lokakarya Mini di Puskesmas.

 

 

5) Hasil penilaian berupa laporan secara periodik dikirimkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan format yang disepakati. Disamping kegiatan dalam unsur manajemen Puskesmas diatas kegiatan pendukung manajemen Puskesmas seperti SMD, MMD di tingkat desa, rapat-rapat, konsultasi/ koordinasi, pengambilan bahan logistik, atau kegiatan lain yang terkait dengan BOK ke Kabupaten/Kota dapat dibiayai dengan dana BOK di Puskesmas.

 

 

  1. Ruang Lingkup Pemanfaatan

 

Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK adalah untuk dukungan operasional pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif dan manajemen Puskesmas di Puskesmas dan Jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu serta UKBM lainnya. Ruang lingkup pemanfaatan dana BOK meliputi :

 

  1. Transport lokal kegiatan ke luar gedung

 

Transport lokal kegiatan ke luar gedung meliputi :

 

  1. Transport petugas kesehatan untuk pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan di luar gedung (ke Posyandu, Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan);

  2. Transport kader kesehatan termasuk dukun bersalin dari tempat tinggal ke tempat pelayanan kesehatan atau ke rumah penduduk (ke Posyandu, Poskesdes/Polindes, UKBM lainnya, kunjungan rumah dan institusi/tempat terdapat sasaran yang memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan);

  3. Transport peserta rapat/pertemuan bagi undangan yang berasal dari luar tempat diselenggarakannya rapat/pertemuan;

  4. Transport petugas kesehatan untuk konsultasi/rapat/pertemuan/pengiriman laporan/pengiriman pertanggungjawaban ke kabupaten/kota apabila perjalanan pulang pergi kurang dari 8 (delapan) jam;

  5. Transport lokal lainnya yang terkait dengan kegiatan BOK.

 

 

b. Perjalanan Dinas dalam Batas Kabupaten/Kota

 

  1. Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes yang dalam melaksanakan upaya kesehatan karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam pulang pergi atau menginap di lokasi;

  2. Untuk petugas kesehatan Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes menghadiri rapat/pertemuan/konsultasi ke Kabupaten/Kota yang terkait BOK yang karena kondisi geografis memerlukan perjalanan lebih dari 8 (delapan) jam atau harus menginap di lokasi rapat/pertemuan/konsultasi di Kabupaten/Kota;

  3. Perjalanan dinas lainnya bagi Petugas Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Poskesdes/Polindes terkait dengan kegiatan BOK.

 

 

c. Pembelian/Belanja barang

 

    1. Pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan kegiatan upaya kesehatan promotif dan preventif ke luar gedung yang dapat berupa bahan PMT Penyuluhan, bahan PMT Pemulihan, bahan penyuluhan/KIE yang diperlukan dan konsumsi pertemuan;

    2. Pembelian/belanja barang untuk mendukung pelaksanaan manajemen Puskesmas, manajemen pengelolaan keuangan BOK, Survei Mawas Diri (SMD) dan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD), yang dapat berupa belanja ATK, biaya administrasi perbankan, pembelian materai, foto copy, dan pembelian konsumsi.

    3. Tahun 2013, Dana BOK tidak dapat dimanfaatkan untuk Pemeliharaan Gedung dan Kendaraan Puskesmas dan Jaringannya.

 

 

  1. Ruang lingkup kegiatan BOK dI Dinas Kesehatan

 

Dana BOK tahun 2013 merupakan dana bersumber APBN untuk dukungan operasional Puskesmas yang disalurkan melalui mekanisme Tugas Pembantuan kepada Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai satuan kerja (satker). Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu sebagai pelaksana kegiatan merupakan unit dari satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Ruang lingkup kegiatan bersumber dana BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota sebagai satker pengelola BOK meliputi :

 

  1. Pembentukan Satuan Kerja

 

Setelah menerima DIPA TP BOK Kabupaten/Kota atau Surat Keputusan Alokasi Dana BOK dari Menteri Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten melakukan :

 

1). Penetapkan alokasi dana BOK per Puskesmas;

 

2). Penetapan tim pengelola BOK tingkat Kabupaten/Kota;

 

3). Penetapan staf pengelola satker di Dinas Kabupaten/Kota;

 

4). Penetapan tim pengelola BOK di Puskesmas;

 

5). Penetapan Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan RPK;

 

6). Pembinaan.

 

Dinas Kesehatan Kabupaten sebagai satker, bertanggung jawab mengelola keuangan bersumber dana APBN yang disalurkan melalui Tugas Pembantuan sehingga perlu ditunjuk Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan/Penandatangan Surat Perintah Membayar, Pejabat Akuntansi dan Bendahara Pengeluaran. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) dengan Puskesmas dilakukan oleh KPA.

 

 

  1. Pembinaan Puskesmas

 

Agar pemanfaatan dana BOK di Puskesmas digunakan untuk kegiatan upaya promotif dan preventif di Puskesmas dalam mendukung tujuan MDGs, maka Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pembinaan ke Puskesmas. Pembinaan yang dlakukan meliputi :

 

  1. Teknis Administrasi

 

Agar pelaksanaan kegiatan melalui dana BOK di Puskesmas sesuai dengan ketentuan dan aturan yang berlaku, perlu dilakukan pembinaan oleh satker Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota mencakup pelaksanaan sosialisasi, mekanisme permintaan dana, mekanisme pembayaran, pemanfaatan dana, pertanggungjawaban, pembukuan dan pelaporan. Pelaksanaan pembinaan dapat dilakukan melalui :

 

a). Rapat;

 

b). Pertemuan; dan

 

c). Kunjungan/supervisi/monitoring ke Puskesmas dan jaringannya beserta Poskesdes/Polindes dan Posyandu, UKBM lainnya serta tempat pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan.

 

2) Teknis Program

 

Agar ruang lingkup kegiatan upaya kesehatan di wilayah kerja Puskesmas yang dibiayai BOK dapat mencapai tujuan, Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota wajib memberikan pembinaan dalam aspek teknis program. Lingkup pembinaan teknis program diselenggarakan oleh bidang-bidang yang terdapat di Dinas Kesehatan Kabupaten meliputi:

 

a). Penyusunan perencanaan/POA;

 

b). Penggerakan, pelaksanaan dan sosialisasi;

 

c). Standar pelayanan;

 

d). Pemantauan Wilayah Setempat dan pencapaian 

indicator keberhasilan;

 

e). Pencatatan dan pelaporan; dan

 

f). Evaluasi Program.

 

Pelaksanaan pembinaan dapat dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan, antara lain :

 

a). Verifikasi usulan kegiatan/POA;

 

b). Rapat di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

 

c). Pertemuan koordinasi dengan Puskesmas; dan

 

d). Kunjungan lapangan ke Puskesmas dan jaringannya, Poskesdes/Polindes dan Posyandu, UKBM lainnya serta tempat pelayanan kesehatan kepada masyarakat dilaksanakan.

 

c. Konsultasi Pelaksanaan BOK

 

Agar pelaksanaan BOK sesuai dengan tujuan dan kebijakan operasional yang berlaku, maka pengelola BOK Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat melakukan konsultasi. Pelaksanaan konsultasi meliputi :

 

  1. Konsultasi perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi BOK ke Dinas Kesehatan Provinsi;

  2. Konsultasi pelaksanaan anggaran BOK ke Kanwil DJPB dan/atau ke KPPN; dan

  3. Konsolidasi laporan keuangan BOK semester I yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan (berdasarkan

 

 

  1. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN

 

  1. Perencanaan

 

Dalam perencanaan kegiatan BOK tahun 2013 permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :Walaupun sudah menjadi kesepakatan, tetapi masih ada beberapa Puskesmas yang terlambat dalam mengirim POA bulanan.

 

 

  1. Penganggaran

 

Dalam penganggaran tidak ada permasalahan yang berarti, karena sebelumnya sudah dilakukan berbagai koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

 

 

  1. Pelaksanaan

 

Dalam pelaksanaan kegiatan BOK tahun 2013 masih dihadapi berbagai masalah dan kendala, seperti :

 

  1. Adanya pergantian personil baik pejabat pengelola keuangan, tim output kegiatanmaupun tim pengelola keuangan dengan berbagai alasan seperti karena tugas belajar, cuti, diklat, Adum, dll.

  2. Sesuai dengan surat edaran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2013, Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-12/PB/2013 tentang Petunjuk Teknis Revisi Anggaran Yang menjadi Bidang Tugas Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun Anggaran 2013, DIPA Petikan Tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.03.4.049158/2013 Tanggal 05 Desember 2012 kode digital stamp DS: 2939-7064-6005-0634 dan DIPA Petikan Revisi ke 01

 

Tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.03.4.049158/2013 Tanggal 19 Maret 2013 kode digital stamp DS: 2939-7064-6005-0634 dengan adanya peraturan tentang perubahan akun, maka dilakukan revisi kembali dengan mengacu pada peraturan tersebut diatas dengan hasil revisi sebagai berikut : DIPA Petikan Revisi ke 02 Tahun Anggaran 2013 No. DIPA-024.03.4.049158/2013 Tanggal 2 Mei 2013 kode digital stamp DS: 8004-2790-9220-5380

 

 

  1. Pemantauan

 

Dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan BOK tahun 2013 tidak ada masalah maupun kendala yang berarti, karena dinas kesehatan secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi ke Puskesmas untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas, baik masalah perencanaan, kegiatan mapun pertanggungjawabannya.

 

 

  1. Evaluasi

 

Dalam evaluasi pelaksanaan BOK dilakukan secara periodik baik kepada pengeloka BOK Puskesmas, bendahara pengeluaran, Kepala Puskesmas maupun pemegang program. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BOK dan permasalahan yang mungkin timbul baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan.

 

  1. Laporan Aset

 

Berdasarkan DIPA nomor: DIPA-24.03.4.049158/2013 tanggal 5 Desember 2012, DIPA-24.03.4.049158/2013 Revisi ke 01 tanggal 19 Maret 2013, DIPA-24.03.4.049158/2013 Revisi ke 02 tanggal 2 Mei 2013, DIPA-24.03.4.049158/2013 Revisi ke 03 tanggal 1 Juli 2013 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 59/MENKES/PER/XII/2012 tanggal 11 April 2013 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan ( TP BOK ) Tahun Anggaran 2013, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana Tugas Pembantuan di lingkungan Dinas kesehatan kabupaten Gunungkidul tahun 2013 tidak ada pembelian barang yang menimbulkan aset/belanja modal.

 

 

  1. PENUTUP

 

Saran dan tindak lanjut

 

      1. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sangatlah diperlukan untuk mengatasi segala permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan BOK tahun-tahun berikutnya.

      2. Kesiapan SDM perlu ditingkatkan dengan berbagai pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara rutin.

 

 

Wonosari, Januari 2014

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Gunungkidul

Drg. Widodo, MM

NIP. 19580918 198412 1 001

 –> Laporan BOK Gunungkidul 2012