INFO BOK Gunungkidul 2012

REALISASI DANA BOK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PER PUSKESMAS PER 31 DESEMBER TAHUN 2012

No Puskesmas Alokasi Sisa (Rp) % Sisa
Jumlah s/d bulan ini %
1 2 3 6 7 8 9
1 Nglipar I 65,157,000 65,157,000 100.00
2 Nglipar II 65,340,000 65,340,000 100.00
3 Gedangsari I 69,306,000 69,306,000 100.00
4 Gedangsari II 66,376,000 66,376,000 100.00
5 Patuk I 70,689,000 70,689,000 100.00
6 Patuk II 70,845,000 70,845,000 100.00
7 Rongkop 89,123,000 89,123,000 100.00
8 Girisubo 85,532,000 85,532,000 100.00
9 Ponjong I 87,328,000 87,328,000 100.00
10 Ponjong II 74,976,000 74,976,000 100.00
11 Wonosari I 74,660,000 74,660,000 100.00
12 Wonosari II 92,210,000 92,210,000 100.00
13 Karangmojo I 75,024,000 75,024,000 100.00
14 Karangmojo II 72,134,000 72,134,000 100.00
15 Panggang I 63,775,000 63,775,000 100.00
16 Panggang II 71,645,000 71,645,000 100.00
17 Purwosari 75,617,000 75,617,000 100.00
18 Tepus I 62,970,000 62,970,000 100.00
19 Tepus II 75,951,000 75,291,000 99.13 660,000 0.87
20 Tanjungsari 81,884,000 81,884,000 100.00
21 Paliyan 79,711,000 79,711,000 100.00
22 Saptosari 85,569,000 85,569,000 100.00
23 Ngawen I 71,346,000 71,346,000 100.00
24 Ngawen II 67,920,000 67,920,000 100.00
25 Semanu I 78,676,000 78,676,000 100.00
26 Semanu II 69,761,000 69,761,000 100.00
27 Semin I 81,433,000 81,433,000 100.00
28 Semin II 73,585,000 73,585,000 100.00
29 Palyen I 76,098,000 76,098,000 100.00
30 Palyen II 75,359,000 75,359,000 100.00
31 Dinkes 367,500,000 359,543,530 97.83 7,956,470 2.17
  JUMLAH 2,617,500,000 2,608,883,530 99.67 8,616,470 0.33
  1. PENDAHULUAN

    1. Latar Belakang

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat 1, kesehatan merupakan hak asasi manusia dan investasi untuk keberhasilan pembangunan bangsa. Untuk itu perlu diselenggarakan pembangunan kesehatan secara menyeluruh agar terwujud masyarakat yang sehat, mandiri dan berkeadilan. Dalam pasal 34 disebutkan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak yang salah satunya diwujudkan dengan pembangunan Puskesmas dan jaringannya.

Puskesmas dan jaringannya sebagai fasilitas pelayanan kesehatan terdepan yang bertanggung jawab di wilayah kerjanya, saat ini keberadaannya sudah cukup merata. Ke depan berbagai fasilitas pelayanan kesehatan ini akan semakin ditingkatkan baik dari segi jumlah, pemerataan, dan kualitasnya.

Namun demikian, masih terdapat berbagai masalah yang dihadapi oleh Puskesmas dan jaringannya dalam upaya meningkatkan status kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya, antara lain adalah keterbatasan biaya operasional untuk pelayanan kesehatan. Beberapa pemerintah daerah mampu mencukupi kebutuhan biaya operasional kesehatan Puskesmas di daerahnya. Di saat yang sama, tidak sedikit pula pemerintah daerah yang masih sangat terbatas dalam hal alokasi untuk biaya operasional Puskesmas di daerahnya. Sementara itu, masih terjadi disparitas antar berbagai determinan sosial di masyarakat yang meliputi perbedaan antar wilayah, antar pendidikan masyarakat, antar sosial ekonomi masyarakat dan determinan sosial lainnya. Selain itu keterbatasan biaya operasional Puskesmas menyebabkan fungsi Puskesmas belum berjalan secara optimal.

Berbagai upaya telah dan akan terus ditingkatkan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah agar peran dan fungsi Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan kesehatan dasar semakin meningkat. Dukungan pemerintah bertambah lagi dengan diluncurkannya Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) bagi Puskesmas sebagai kegiatan inovatif di samping kegiatan lainnya seperti Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan Jaminan Persalinan (Jampersal). Penyaluran dana BOK merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah dalam pembangunan kesehatan bagi masyarakat di pedesaan/kelurahan khususnya dalam meningkatkan upaya kesehatan promotif dan preventif guna tercapainya target Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Kesehatan, sebagai tolok ukur urusan kewenangan wajib bidang kesehatan yang telah dilimpahkan oleh pemerintah kepada pemerintah daerah dan MDGs bidang kesehatan tahun 2015.

    1. Dasar Hukum

    1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

  1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

  2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, vii Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

  5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

  6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

  7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5167);

  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik viii Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

  10. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

  11. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010– 2014;

  12. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.03.01/60/I/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 2010 – 2014;

  13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VIII/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

  14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2556/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan.

  15. Peraturan Direktur Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Nomor : HK.02.03/BI.3/66/2012 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Administrasi Keuangan Bantuan Operasional Kesehatan.

 

    1. Tujuan Penulisan Laporan

Sebagai bahan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan program Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di kabupaten dan Puskesmas serta sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan BOK tahun 2012, dan sebagai bahan perencanaan kegiatan BOK tahun 2013 dan tahun berikutnya.

  1. HASIL PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN (TP)

    1. Umum

Secara umum kegiatan BOK di kabupaten Gunungkidul tahun 2012 sesuai dengan Juknis yang ada dipergunakan untuk kegiatan bantuan operasional kesehatan di Puskesmas, pelaporan dan pencatatan, perencanaan BOK, monitoring dan evaluasi serta kegiatan sosialisasi/pembinaan, dengan realisasi kegiatan seperti tabel berikut :

OUTPUT AKUN KEGIATAN PAGU REALISASI %
1 BOK(PUSKESMAS)        
A 526115 BOK 2.250.000.000 2.249.340.000 99,97
B 521213 HR OUTPUT KEG 20.400.000 20.400.000 100,00
C 511115 HR OPS SATUAN KERJA 180.000.000 179.600.000 99,78
  521211 BELANJA BAHAN 2.300.000 2.300.000 100,00
  521219 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA (KONSUL KE KPPN) 1.400.000 1.400.000 100,00
  524119 BELANJA PERJALANAN LAINNYA (KONSUL KE KANWIL DJPBN) 2.520.000 550 21,83
2 PELAPORAN DAN PENCATATAN        
A 521211 ATK, penggandaan( Koor BOK dg Pusk)/Bendahara 1.500.000 1.500.000 100,00
    Konsumsi Koor BOK dg Pusk (35 or x Rp 27.000,-)/bendahara 7.560.000 7.560.000 100,00
  522119 PENGIRIMAN DOKUMEN 500.000 64.93 12,99
3 PERENCANAAN BOK        
A 521211 BELANJA BAHAN 3.110.000 3.110.000 100,00
B 521211 BELANJA BAHAN 2.100.000 2.100.000 100,00
  521219 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA 15.750.000 14.944.000 94,88
  522151 BELANJA JASA PROFESI 4.050.000 4.050.000 100,00
4 MONEV BOK        
A 521219 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA (MONEV KE PUSK) 12.600.000 12.600.000 100,00
B 521211 Belanja bahan (konsumsi) Koor Ev BOK/Ka dan Bend Pusk 8.100.000 8.100.000 100,00
    ATK koor ev BOK (Ka dan Bend Pusk) 1.400.000 1.400.000 100,00
  521219 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA (Translok Ka dan Bend ) 17.360.000 16.520.000 95,16
5 SOSIALISASI DAN PEMB TEKNIS        
A 521211 BELANJA BAHAN 7.800.000 7.800.000 100,00
  521219 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA 43.875.000 41.312.600 94,16
  522151 BELANJA JASA PROFESI 9.300.000 9.300.000 100,00
B SPM DAN MDGS        
  521211 BELANJA BAHAN 3.400.000 3.400.000 100,00
  521219 BELANJA BARANG NON OPERASIONAL LAINNYA 19.125.000 18.182.000 95,07
  522151 BELANJA JASA PROFESI 3.350.000 3.350.000 100,00

B. Per Bidang/Kegiatan

Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) utamanya digunakan untuk kegiatan upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif di Puskesmas dan jaringannya termasuk Posyandu dan Poskesdes, dalam rangka membantu pencapaian target SPM Bidang Kesehatan di kabupaten/kota guna mempercepat pencapaian target MDGs. Ruang lingkup kegiatan tersebut meliputi:

    1. Upaya Kesehatan di Puskesmas

Dari sekian banyak upaya kesehatan yang diselenggarakan Puskesmas, dana BOK utamanya digunakan untuk mendukung upaya kesehatan yang bersifat promotif dan preventif yang meliputi:

  1. Kesehatan Ibu dan Anak termasuk Keluarga Berencana

  2. Imunisasi

  3. Perbaikan Gizi Masyarakat

  4. Promosi Kesehatan

  5. Kesehatan Lingkungan

  6. Pengendalian Penyakit

Selain 6 (enam) upaya prioritas diatas, Puskesmas dapat melaksanakan upaya kesehatan lainnya sesuai dengan resiko dan masalah utama di wilayah setempat.

Kegiatan Upaya Kesehatan di Puskesmas yang dapat dibiayai dari dana BOK secara garis besar dapat dikelompokan sebagai berikut:

    1. Biaya transport petugas kesehatan untuk kegiatan luar gedung.

    2. Biaya transport kader kesehatan dalam rangka mendukung kegiatan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu.

    3. Biaya transportasi dukun beranak dalam rangka mendukung kegiatan terkait kemitraan bidan dan dukun.

    4. Biaya pembelian bahan/makanan untuk kegiatan PMT penyuluhan dan/atau PMT pemulihan untuk balita 6-59 bulan dengan gizi kurang, gizi buruk pasca perawatan atau rawat jalan dan ibu hamil KEK dengan mengutamakan bahan/makanan lokal.

    1. Kegiatan Penunjang Upaya Kesehatan

Kegiatan penunjang upaya kesehatan merupakan kegiatan dalam rangka mendukung upaya kesehatan dan penyelenggaraan manajemen BOK di Puskesmas. Kegiatan penunjang upaya kesehatan antara lain :

      1. Pembelian ATK dan penggandaan kegiatan di Poskesdes dan Posyandu

      2. Biaya ATK dan penggandaan pengelolaan administrasi BOK

      3. Transportasi petugas kesehatan dan/atau kader kesehatan dalam rangka Survey Mawas Diri (SMD) dan pendampingan Musyawarah Masyarakat Desa (MMD).

      4. Transport dan konsumsi peserta rapat dengan lintas sector, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan/atau kader kesehatan.

      5. Transport dan konsumsi peserta orientasi kader kesehatan dan/atau tokoh masyarakat.

      1. Transport petugas dan/atau kader serta konsumsi dalam rangka penyuluhan kesehatan pada kelompok masyarakat.

      2. Transport petugas dalam rangka studi banding antar Puskesmas.

    1. Manajemen Puskesmas

Untuk dapat terselenggaranya pelayanan kesehatan di Puskesmas secara optimal, tepat sasaran, efisien, dan efektif perlu dilaksanakan manajemen Puskesmas yang mencakup:

      1. Perencanaan Tingkat Puskesmas

      2. Lokakarya Mini Puskesmas

      3. Pengawasan Pengendalian Penilaian (P3)

Kegiatan manajemen Puskesmas yang dapat dibiayai dari dan BOK antara lain :

      1. Biaya pembelian ATK dan penggandaan

      2. Biaya transportasi dan konsumsi untuk peserta rapat dalam rangka P1-P2-P3 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

      3. Biaya petugas Puskesmas untuk mengikuti orientasi manajemen BOK di kabupaten (biaya transport, akomodasi dan uang saku) sesuai ketentuan yang berlaku.

      4. Biaya transportasi dan/atau biaya pos untuk pengiriman laporan ke Dinas Kesehatan Kabupaten.

      5. Biaya transportasi dalam rangka konsultasi kegiatan BOK di lingkup/wilayah Dinas Kesehatan Kabupaten.

    1. Barang Penunjang Upaya Kesehatan

Untuk meningkatkan kualitas pelayanan di Puskesmas dan jaringannya, maksimal 10% dari dana alokasi BOK di Puskesmas dapat dimanfaatkan untuk penyediaan Barang Penunjang Upaya Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu. Barang penunjang upaya kesehatan tersebut meliputi:

a. Pemeliharaan ringan Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu termasuk ongkos tukang.

b. Barang penunjang untuk tujuan penyuluhan:

1) Pencetakan/penggandaan media KIE;

2) Bahan untuk interaksi penyuluh kepada masyarakat.

c. Barang fisik yang tidak menimbulkan aset tetap.

 

    1. Kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota

Dana BOK di Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat digunakan untuk membiayai kegiatan manajemen, seperti:

a. Perencanaan

  1. Pertemuan sosialisasi BOK tingkat kabupaten/kota.

  2. Pertemuan koordinasi perencanaan BOK tingkat kabupaten/kota (misal rapat koordinasi perencanaan, rekapitulasi RPK/POA Puskesmas, orientasi manajemen BOK bagi Puskesmas, dll).

b. Pelaksanaan

  1. Perjalanan dinas petugas dari Tim Pengelola BOK Tingkat Kabupaten/Kota dalam rangka koordinasi dengan Kanwil DJPB dan KPPN terkait.

  2. Pertemuan pembinaan dan penggerakan manajemen BOK (misal rapat koordinasi evaluasi, analisis hasil evaluasi, desk verifikasi RPK/POA Puskesmas, verifikasi pertanggung- jawaban keuangan, dll).

c. Monitoring dan Evaluasi

  1. Perjalanan petugas Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota ke Puskesmas dan jaringannya serta Poskesdes dan Posyandu (misal mengikuti Lokakarya Mini Puskesmas, pembinaan dan pemantauan BOK, dll)

  2. Penyusunan dan pengiriman laporan ke Dinas Kesehatan Provinsi.

 

  1. PERMASALAHAN DAN KENDALA PELAKSANAAN DAK

  1. Perencanaan

Dalam perencanaan kegiatan BOK tahun 2012 permasalahan dan kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut :

    1. Juknis yang masih dianggap umum, sehingga dinas kesehatan masih perlu menjabarkannya dalam bentuk Pelaksanaan operasional Kegiatan (POK) untuk memudahkan pelaksanaan dengan tidak meninggalkan kaidah-kaidah/aturan-aturan dalam juknis.

    2. Adanya Surat Edaran dari Ditjen Bina Gizi dan KIA tentang mekanisme penarikan dana Akun 526115 melalui LS pada pertengahan kegiatan, sehingga memerlukan waktu dalam proses mekanisme GU/TU menjadi LS, sehingga harus merubah rencana penarikan kas di aplikasi RKAKL DIPA 2012.

    3. Walaupun sudah menjadi kesepakatan, tetapi masih ada beberapa Puskesmas yang terlambat dalam mengirim POA bulanan.

  1. Penganggaran

Dalam penganggaran tidak ada permasalahan yang berarti, karena sebelumnya sudah dilakukan berbagai koordinasi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten dengan Dinas Kesehatan Provinsi.

  1. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan BOK tahun 2012 masih dihadapi berbagai masalah dan kendala, seperti :

  1. Kegiatan di Puskesmas dipertanggungjawabkan bulan berikutnya, sehingga mempengaruhi target realisasi dari yang direncanakan setiap bulannnya.

  2. Adanya perubahan mekanisme penarikan dana dari mekanisme GU/TU menjadi LS sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.02.03/BI.1/2819 tahun 2012 tentang langkah-langkah penggunaan akun 526115 Tugas Pembantuan (TP) BOK Tahun Anggaran 2012, yang dikeluarkan pada saat kegiatan sudah berjalan di pertengahan tahun.

  3. Adanya pergantian personil baik pejabat pengelola keuangan, tim output kegiatan maupun tim pengelola keuangan dengan berbagai alasan seperti karena tugas belajar, cuti, diklat, Adum, dll.

  1. Pemantauan

Dalam pemantauan pelaksanaan kegiatan BOK tahun 2012 tidak ada masalah maupun kendala yang berarti, karena dinas kesehatan secara periodik melakukan monitoring dan evaluasi ke Puskesmas untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat ditangani oleh Puskesmas, baik masalah perencanaan, kegiatan mapun pertanggungjawabannya.

  1. Evaluasi

Dalam evaluasi pelaksanaan BOK dilakukan secara periodik baik kepada pengeloka BOK Puskesmas, bendahara pengeluaran, Kepala Puskesmas maupun pemegang program. Hal ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan BOK dan permasalahan yang mungkin timbul baik di Puskesmas maupun di Dinas Kesehatan.

  1. Laporan Aset

Berdasarkan DIPA nomor: 0879/024-03.4.01/14/2011.R tanggal 20 Desember 2010 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 210/Menkes/Per/1/2011 tanggal 25 Januari 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan ( TP BOK ) Tahun Anggaran 2011, dan DIPA nomor 2529/024-03.4.01/14/2011 tanggal 9 Desember 2011 dan Peraturan Menteri Kesehatan nomor 2556/Menkes/Per/XII/2011 tanggal 27 Desember 2011 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operasional Kesehatan ( TP BOK ) Tahun Anggaran 2012, bahwa dalam pelaksanaan kegiatan dana Tugas Pembantuan di lingkungan Dinas kesehatan kabupaten Gunungkidul tahun 2011 dan 2012 tidak ada pembelian barang yang menimbulkan aset.

  1. PENUTUP

Saran dan tindak lanjut

      1. Dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak sangatlah diperlukan untuk mengatasi segala permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan kegiatan BOK tahun-tahun berikutnya.

      2. Kesiapan SDM perlu ditingkatkan dengan berbagai pendidikan, pelatihan dan pembinaan secara rutin.

 

Wonosari, Januari 2013

Plt. Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Gunungkidul

 

 

Eko Subiantoro, SH

NIP. 19580702 198903 1 003

–> Laporan BOK Gunungkidul 2013