GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD DINAS KESEHATAN

A.   Kedudukan, Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan

1).   Kedudukan

Dinas Kesehatan Kabupaten adalah unsur pelaksanan Pemerintah Daerah Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2).  Tugas Pokok

Dinas Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan tugas pembantuan di bidang kesehatan.

 

Gambar II. 1

Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul

  5)    Pembagian Urusan dan Kewenangan Kabupaten dalam Bidang Kesehatan

Pembagian urusan pemerintahan bidang kesehatan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Provinsi dan Kabupaten/Kota, maka urusan bidang kesehatan yang diberikan kepada Kabupaten Gunungkidul meliputi :

  1. Penyelenggaraan Surveilans epidemiologi, penyelidikan  kejadian luar biasa.
  2. Penyelenggaraan Pencegahan dan pemberantasan penyakit menular lingkup kabupaten.
  3. Penyelenggaraan Pencegahan dan pemberantasan penyakit tidak menular lingkup kabupaten.
  4. Penyelenggaraan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah skala kabupaten.
  5. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan skala kabupaten.
  6. Penyehatan lingkungan.
  7. Penyelenggaraan surveilans gizi buruk skala kabupaten
  8. Penyelenggaraan penanggulangan gizi buruk skala kabupaten .
  9. Perbaikan gizi keluarga dan masyarakat.
  10. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan haji skala kabupaten.
  11. Pengelolaan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan sekunder skala kabupaten
  12. Penyelanggaraan upaya kesehatan  pada daerah perbatasan, terpencil, rawan dan kepulauan skala kabupaten.
  13. Registrasi, akreditasi, sertifikasi sarana kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
  14. Pemberian rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi.
  15. Pemberian izin sarana kesehatan meliputi rumah sakit pemerintah kelas C, kelas D, rumah sakit swasta yang setara, praktik berkelompok, klinik umum/spesialis, rumah bersalin, klinik dokter keluarga/dokter gigi keluarga, kedokteran komplementer dan pengoibatan tradisional serta sarana penunjang yang setara.
  16. Penyelenggaraan/.pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal.
  17. Penyelenggaraan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (tugas pembantuan).
  18. Pemanfaatan tenaga kesehatan skala kabupaten.
  19. Pendayagunaan tenaga kesehatan skala kabupaten.
  20. Pelatihan teknis skala kabupaten.
  21. Registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala kabupaten sesuai peraturan perundang-undangan.
  22. Pemberian izin praktik tenaga kesehatan tertentu.
  23. Penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala kabupaten.
  24. Pemberian ijin apotek, toko obat.
  25. Penyelenggaraan promosi kesehatan skala kabupaten.
  26. Penyelenggaraan, bimbingan dan pengendalian operasional bidang kesehatan.
  27. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan yang mendukung perumusan kebijakan kabupaten.
  28. Pengelolaan survei kesehatan daerah skala kabupaten.
  29. Implementasi penapisan ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang pelayanan kesehatan skala kabupaten.
  30. Penyelenggaraan kerjasama luar negeri skala kabupaten.
  31. Pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan skala kabupaten.
  32. Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan (SIK) skala kabupaten. 

B. SUMBER DAYA KESEHATAN

1. Sumber Daya Manusia Kesehatan

Sumber daya manusia merupakan unsur pokok dalam menjalankan fungsi pembangunan kesehatan. Sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Gunungkidul tersebar pada Dinas Kesehatan, Rumah Sakit Umum Daerah Wonosari dan  30 Puskesmas serta 1 UPT Laboratorium Kesehatan Daerah. SDM kesehatan banyak juga yang tersebar di sarana pelayanan kesehatn swasta.

Tenaga kesehatan medis untuk dokter spesialis di Kabupaten Gunungkidul perbandingannya adalah 2,7 dokter spesialis dibanding 100.000 penduduk. Rasio dokter yaitu 9.3 dokter per 100.000 penduduk. Rasio dokter gigi yaitu 4.2  per- 100.000 penduduk. Rasio tersebut dihitung termasuk juga dokter yang berstatus Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Sedangkan rasio untuk tenaga paramedis (paramedis perawatan dan non perawatan) adalah : tenaga gizi 2,2 orang dibanding 100.000 penduduk. Tenaga farmasi yaitu 0.69 orang melayani 100.000 penduduk, tenaga perawat 52.57 perawat melayani 100.000 penduduk dan  Rasio Bidan 22 bidan melayani 100.000 penduduk, tenaga sanitasi 5.5 orang melayani 100.000 penduduk, tenaga teknisi medis yaitu analis laboratorium rasionya 6,6 orang/petugas melayani 100.000 penduduk. Kedepan perlu verifikasi tenaga kesehatan yang praktek di pemerintah dan juga swasta, sehingga tidak terjadi dobel penghitungan.

Sumber daya manusia kesehatan di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari berbagai macam jenis pendidikan. Dari jenjang pendidikan dasar (SD) sampai dengan S2. Demikian pula untuk jenis profesi terdiri dari berbagai profesi di bidang kesehatan. Data selengkapnya sebagai berikut :

Tabel 2.1

Persebaran Tenaga Kesehatan Menurut Unit Kerja

Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2012

No

   

TENAGA KESEHATAN

 

UNIT KERJA

MEDIS

PERAWT & BIDAN

FARMASI

GIZI

TEKNISI MEDIS

SANITASI

KES MAS

Jml

Jml

Jml

Jml

Jml

Jml

Jml

1

Puskesmas

112

385

27

27

27

36

11

2

RSUD

55

221

21

5

69

3

5

5

DINKES

4

8

2

3

1

17

Jumlah

171

614

29

31

96

40

33

Sumber:  Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul
Keterangan:
Medis : Dokter, Dokter Gigi, Dr/Drg Spesialis
Perawat & bidan : termasuk lulusan DIII dan S1
Farmasi : Apoteker, Asisten Apoteker
Gizi : Lulusan DI, DIII Gizi (SPAG dan AKZI) dan DIV
Teknisi Medis : Analis, TEM dan Penata Rontgen, Penata Anestesi, Fisioterapi
Sanitasi : Lulusan SPPH, APK, dan DIII Kesehatan Lingkungan
Kesmas : SKM, MPH, dll

 

2. Sumber Daya Sarana Prasarana Kesehatan

Pelayanan kesehatan yang berkualitas tidak bisa berjalan dengan baik bila tanpa didukung dengan sarana prasarana yang memadai. Sarana Kesehatan sebagai input bagi berlangsungnya pelayanan kesehatan secara umum meliputi sarana kesehatan yang dimiliki pemerintah, sarana kesehatan bersumberdaya masyarakat dan sarana kesehatan swasta.

Sarana pelayanan kesehatan  pemerintah yang ada di Kabupaten Gunungkidul terdiri dari 1 RSUD dan 30 Puskesmas dengan jumlah Puskesmas Pembantu sebanyak 108 buah. Sarana kesehatan bersumberdaya masyarakat timbul atas kerjasama dengan Pemerintah Desa dan masyarakat setempat, meliputi Polindes yang berjumlah 31 dan Posyandu berjumlah 1461.

Sarana kesehatan swasta mengalami perkembangan pesat dari tahun ke tahun, apalagi dengan adanya kemudahan dalam perijinan (lisensi) melalui Kantor Pelayanan Terpadu (KPT). Dalam proses perijinan sarana pelayanan kesehatan swasta, fungsi Dinas Kesehatan adalah melakukan rekomendasi. Terbitnya Undang-undang praktek kedokteran juga banyak membawa pengaruh pada banyaknya praktik swasta yang menjamur di Kabupaten Gunungkidul seperti Balai Pengobatan. Hal ini ditunjukkan dengan meningatnya jumlah praktik swasta yaitu pada tahun  2008 terdapat jumlah praktek perorangan : 78 dokter umum, 7 dokter gigi, 20 dokter spesialis, 73 perawat dan 152 bidan. Sarana pelayanan kesehatan swasta yang lain adalah terdapat 3 Rumah Sakit Umum, 3 Rumah Bersalin, dan 45 Klinik. Selain itu juga terdapat sarana pelayanan kesehatan penunjang seperti : Apotik, Laboratorium Klinik dan Optical. Kondisi ini sekaligus  juga menimbulkan isu adanya Dual Practice di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dan di swasta terutama untuk tenaga dokter dan perawat.

Selain gedung, prasarana lain sebagai kelengkapan di sarana pelayanan kesehatan pemerintah khususnya di Puskesmas sebagai Unit Pelaksanan Teknis (UPT) Dinas Kesehatan adalah mobil ambulance dan mobil Puskesmas Keliling serta alat-alat kesehatan yang selama empat tahun terakhir banyak disediakan dari Pemerintah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).

 

Jumlah sarana pelayanan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul selengkapnya  sebagai berikut:

Tabel 2.2

Sarana Pelayanan Kesehatan Pemerintah dan Swasta

di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2009

JENIS SARKES

Tahun 2009

Jumlah RSU

1

Jumlah RSU swasta

2

Jumlah Puskesmas Rawat Jalan

16

Jumlah Puskesmas Rawat Inap

14

Jumlah Puskesmas pembantu

108

Jumlah Polindes

31

Jumlah Posyandu

1461

Jumlah Apotek

19

Jumlah Balai Pengobatan  Swasta

45

Jumlah Dokter Praktek Swasta

134

Jumlah Rumah bersalin

3

Jumlah Bidan Praktek Swasta

152

Sumber : Dinas Kesehatan Kab. Gunungkidul

 

3. Sumber Daya Keuangan

Biaya kesehatan adalah sejumlah dana yang harus disediakan untuk memanfaatkan dan/ atau menyelenggarakan pelayanan kesehatan. Sumber pembiayaan Dinas Kesehatan berasal dari APBN, APBD Kabupaten, APBD Propinsi, Dekonsentrasi, dan sumber-sumber lain yang syah.

Pembiayaan kesehatan di Kabupaten Gunungkidul dari APBD Kabupaten masih sangat bergantung kepada dana perimbangan dari pusat dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus (DAK).

Komposisi belanja APBD untuk Dinas Kesehatan masih banyak digunakan untuk belanja tidak langsung (Gaji Pegawai) sehingga dana untuk belanja langsung sangat terbatas. Untuk mendukung pelaksanaan program agar bisa tetap berjalan dengan baik, maka beberapa sumber anggaran telah diupayakan, diantaranya dana dekonsentrasi, dana tugas pembantuan dan dana bantuan sosial serta beberapa dana yang berasal dari hasil kerjasama dengan LSM maupun swasta.

Gambaran sumber dana pembangunan di Dinas Kesehatan selama tiga tahun terakhir ditampilkan sebagai berikut:

 

Tabel 2.3

Sumber Dana Kesehatan yang Dikelola di Dinas Kesehatan Tahun 2007-2009

 

NO

Sumber biaya

2007

2008

2009

1 APBD 41.446.791.595 54.079.867.573 52.569.230.946
2 DAK

(dgn pendamping)

11.489.750.000 13.949.400.000 8.602.250.000
3 ASKESKIN/

JAMKESMAS

1.525.581.000 3.255.378.000 4.087.620.000
4 ASKES 446.915.370 416.774.700  491.377.730
5 JAMKESOS 946.908.000 946.908.000

1.043.181.2378

6 DEKONS.(Prop) 4.714.646.088 4.063.937.044 3.200.778.794
7 Bansos Desa Siaga (Pusat)

0

237.600.000

(144 ds @1,650jt)

183.600.000

(144 ds @1,275jt)

8 Bansos Desa Siaga (Prop)

0

102.000.000

(68 desa@1,500jt)

182.400.000

(76desa@2,400jt)

9 Bansos Posyandu/Gizi

0

417.300.000 (1391 Posyandu)
10 Bantuan pengobatan Gakin  APBD Kab. GK 250.000.000 600.000.000 650.000.000

Sumber : Dinas kesehatan

Ket : Penyaluran dana Bansos dan Jamkesmas dilakukan langsung ke rekening Puskesmas

 

Walaupun dana pemerintah telah banyak mengucur untuk pembangunan kesehatan, tetapi berdasar survey dari BPS diperoleh bahwa pembayaran pelayanan kesehatan yang langsung dari masyarakat yang dikenal dengan out of pocket payment (OOP) ternyata masih mendominasi, khususnya ke pelayanan kesehatan swasta dan sebagian pelayanan kesehatan pemerintah.

Persentase APBD Dinas Kesehatan terhadap total APBD Kabupaten pada tahun 2009 adalah 6,7% (termasuk gaji) masih dibawah yang diamanatkan yaitu 15% dari APBD Kabupaten (tidak termasuk gaji).

Belanja kesehatan/kapita penduduk melebihi rekomendasi WHO yang mensyaratkan US$/34 kapita sedang hasil penghitungan didapat  US$ 46.5/kapita  (1 US$ = Rp.9500,-). Sedangkan dibanding Standar World Bank ( US$ 12 – 18 ) sudah diatas standar dengan angka perhitungan. Kontribusi Rumah Tangga lebih besar dibanding kontribusi pemerintah, artinya terjadi pemiskinan karena tingginya pengeluaran masyarakat untuk kesehatan.

Menurut BPS total pengeluaran kesehatan adalah sebesar 166,7 milyar rupiah, atau Rp 229.390,-/kapita/tahun. Adapun rata-rata pengeluaran bulanan untuk kesehatan adalah Rp 138.700,-/kapita/tahun untuk penduduk termiskin dan            Rp 767.312,-/kapita/tahun untuk penduduk terkaya. Untuk mengurangi kesenjangan tersebut perlu intensif dalam mensosialisasikan jaminan kesehatan, sehingga masyarakat mau mengiur biaya.