Apakah Puskesmas Sudah Mengirimkan Laporan LB1, LB3 dan LB4 -nya?

kerja numpukSetelah Puskesmas menggunakan aplikasi pencatatan elektronik yaitu SIMPUS Jojok, IHIS, maupun Sisfomas timbul pertanyaan :

1. Mengapa dulu waktu pencatatan manual lebih mudah mendapatkan laporan 10 besar penyakit di Kabupaten terutama yang berasal dari Puskesmas?
2. Mengapa sekarang Dinas Kesehatan lebih sulit memperoleh laporan LB1, LB3 dan LB4?
3. Mengapa proses kompilasi data di Dinas Kesehatan sekarang lebih rumit?

Semua pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan beberapa latar belakang sebagai berikut:

1. Terfragmentasinya laporan di level Puskesmas. Adanya tiga platform aplikasi yang dikembangkan oleh masing-masing Puskesmas tanpa ada penetapan “regulasi/standar kode baku” sebagai panduan untuk kompilasi data di level kabupaten. Gampangnya: apabila dinkes meminta “nasi goreng” tapi puskesmas sebagai suplier malah memberikan “gethuk” maka nasi goreng tidak bisa dibuat, namun bila puskesmas bisa mensuplay nasi, bawang, minyak, cabe maka dinas dapat mengolahnya menjadi nasi goreng. Inilah yang terjadi: rata-rata aplikasi tersebut digunakan untuk pendaftaran saja, padahal dengan menambah isian kode ICD-10 saja, maka laporan LB1 yang membutuhkan usaha ekstra berat tersebut bersama-sama dapat dihasilkan, bahkan dipanggil ulang oleh pengguna lain (sharing informasi) untuk kebutuhan laporan yang berbeda serta dimanfaatkn untuk kemaslahatan kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya.

2. Adanya penyakit spesifik yang harus terus menerus dimonitor, sehingga ada laporan LB1 dengan output 10 besar penyakit per kode ICD-10, per jenis kelamin, per kelompok umur, insiden/prevalensi, dst. dan ada pula laporan STP, W2, STP NCD, dst yang dimensinya adalah “aktif” dan “pasif” case finding.

3. Sering terjadi perubahan format pelaporan. Pelaporan Puskesmas yang tadinya manual lalu dielektronikkan (format exel LB1) mempunyai kesulitan dalam menghasilkan turunan informasi karena unsur-unsur PWS-epidemiologi seperti desa asal pasien dan umur dalam format hari, bulan, tahun tidak tersedia. Belum lagi untuk membuat laporan yang lebih memberikan informasi yang mendukung pengambilan keputusan di bidang kesehatan masyarakat.

4. Ketidaklengkapan entry data. Sudah jamak terjadi, aplikasi yang hanya digunakan untuk pendaftaran saja, lalu entry kunjungan hanya berasal dari Puskesmas induk, sedangkan Pustu dan jaringan Puskesmas lainnya tidak dientry kedalam sistem akan menyebabkan pekerjaan dobel bagi personil puskesmas.Totalitas dalam mengentry sangat diperlukan. Prioritas entry untuk menghasilkan LB1 yaitu lengkap dan tepatnya penulisan: kode icd-10 sesuai standar (A09.2), umur: berupa hari-bulan-tahun, kasus baru/lama/kronis, desa asal pasien

5. Problem hardware. Banyaknya komputer di Puskesmas tidak otomatis akan meringankan kerja. Apabila tidak dirawat akibatnya adalah kerusakan/kelambatan entry terjadi (lemot). Problem listrik yang tidak stabil juga akan mengancam alat elektronik termasuk komputer dan jaringannya di Puskesmas. Upaya untuk  melakukan perawatan berkala, memasang stabiliser dan UPS yang handal dapat dilakukan. Banyak komputer di Puskesmas yang tidak khususon diperuntukkan untuk aplikasi SIMPUS Jojok, IHIS, Sisfomas; namun untuk pembuatan SPJ dan laporan keuangan tetapi laporan kinerjanya yang ada di SIMPUS keteteran.

6. Komitmen, sikap dan perilaku petugas. Sudah banyak contoh, puskesmas yang mempunyai personil yang “rajin belajar” dan istiqomah lebih sukses dan lestari pencatatan dan pengiriman laporannya dibanding yang tidak. Apalagi yang menginstal aplikasi SIMPUS-nya di laptop (probadi) untuk lembur, maka semakin trampil dan lihai mendapat variasi laporan juga lebih meningkatkan integritas informasi yang dihasilkan.

Peran Dinas kesehatan antara lain menjadi fasilitator dan regulator untuk menata database kesehatan. Tujuannya agar mengurangi double entry yang tidak efisien dalam neraca jam kerja, tapi lebih mendorong pemanfaatan data dari analisa informasi yang dihasilkan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Walau kelihatannya jauh sekali antara informasi dan program kegiatan yang dilakukan, namun dengan informasi maka “warning” mulai adanya peningkatan Non Communicable Diseases (Penyakit Tidak Menular) seperti Hipertensi, Penyakit Jantung, Kegemukan, Diabetes Mellitus, Keganasan, Alergi, Kecelakaan Lalu Lintas, Penyakit Jiwa perlu upaya nyata. Bila dapat dikendalikan, maka pembiayaan kesehatan bisa dihemat, karena lebih fokus untuk kegiatan preventif dan promotif misalnya: kelompok penderita DM, kanker, kesehatan jiwa komunitas, dll

 

Comments Closed

Comments are closed. You will not be able to post a comment in this post.